Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada para kalangan usaha bahwa ekonomi Indonesia dipercaya oleh para investor besar dari luar negeri. Hal tersebut diungkapkan saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tahun 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2016. istimewa
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo cukup geram dengan lambannya pembuatan sertifikat tanah di Indonesia. Saat ini, sertifikasi tanah baru mencapai 38 persen atau sekitar 46 juta hektare dari total keseluruhan 120 juta hektare. “Bertahun-tahun hanya 46 juta hektare, tidak sampai 60 persen,” kata Jokowi di Balikpapan, Senin, 5 Desember 2016.
Jokowi bertekad pada 2025 sertifikasi tanah di Indonesia tuntas. Dia meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang menuntaskan sisa 74 hektare lahan yang belum bersertifikat, dengan menyelesaikan pengurusan setidaknya 5 juta sertifikat tiap tahunnya.
“Kerja siang malam, tahun depan bagi 5 juta sertifikat, selanjutnya 7 juta sertifikat hingga 9 juta sertifikat. Setidaknya sekali pertemuan membagi hingga 20 ribu lembar sertifikat,” ujarnya.
Untuk mempercepat, Jokowi mengatakan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang diperkenankan merekrut 10 ribu juru ukur non-PNS yang bertugas di seluruh Indonesia. Lewat uji kompetensi, juru ukur ini nantinya yang bertugas memverifikasi tanah masyarakat yang akan dibuatkan sertifikat. “Tidak perlu PNS, nanti malah lama. Cukup rekrut juru ukur saja lewat uji kompetensi, cepat-cepatan,” ujarnya.
Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) diminta bekerja profesional dalam melayani pengurusan sertifikasi tanah masyarakat. Jokowi berjanji akan menindak tegas pihak BPN yang melakukan pungutan dalam pengurusan sertifikat.
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil berjanji sertifikasi tanah masyarakat mampu dituntaskan pada 2025. Pembuatan sertifikat tanah masyarakat, kata dia, menjadi prioritas utama. “Sertifikat tanah sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan kredit perbankan,” katanya.
Pada Senin, Kementerian membagikan 1.712 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang tersebar di 13 kota/kabupaten.
Kalimantan Timur memiliki bidang tanah seluas 6.862.084 hektare, di mana 915.096 hektare atau 13,34 persen sudah terdaftar di Kantor BPN setempat. Adapun luasan bidang tanah belum terdaftar terdapat di kawasan hutan (4.948.984 hektare) dan non-hutan (998.004 hektare).
