Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo usai acara pengucapan sumpah Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) masa jabatan Tahun 2016-2021 di Istana Negara, Jakarta, 26 Oktober 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengapresiasi sikap mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memberitahukan keberadaan salinan data tim pencari fakta (TPF) kematian Munir Said Thalib. Namun Prasetyo mengatakan tidak akan menggunakan data tersebut dalam pengusutan.
"Enggak, kami akan mendapatkan aslinya dululah," ucap Prasetyo saat dicegat awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 26 Oktober 2016.
Data TPF kematian Munir tengah menjadi sorotan karena keberadaannya yang tak jelas. Padahal Komisi Informasi Publik memutuskan pemerintah harus membuka data tersebut kepada publik untuk memenuhi asas keterbukaan informasi.
Data itu terakhir kali diterima pemerintah pada 2005 atau di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Menteri Sekretaris Negara saat itu, Sudi Silalahi, mengklaim tidak ada dari pemerintahan SBY yang memegang data asli alias hanya ada data salinan.
Prasetyo berujar, pihaknya tidak ingin menerima data salinan karena akurasinya belum tentu terjamin. Lagi pula, dia masih berkeyakinan data asli TPF dapat ditemukan. "Yang paling bisa dipercaya adalah dokumen asli, dan Presiden (Joko Widodo) meminta kami mencari dokumen yang asli," tuturnya.
Setelah data asli ditemukan, Prasetyo menyatakan data itu belum tentu bisa langsung diproses hukum. Kejaksaan akan mengkaji kembali untuk memutuskan, apakah ada fakta baru yang bisa disidik atau ditindaklanjuti.
"Pro justitia hanya penegak hukum yang punya kompetensi dan kapasitas untuk menentukannya. Nanti kami pelajarilah," ucap Prasetyo. Dia menambahkan, Presiden Jokowi belum atau tidak memberi tenggat waktu dalam pencarian data asli itu.
Salah satu anggota TPF kematian Munir, Hendardi, dari Setara Institute mengatakan pemerintah harus terus berupaya menemukan dokumen TPF yang asli. Sebab, dokumen asli lebih mudah dipertanggungjawabkan kekuatan hukumnya. "Kalau di kami, memang ada dokumentasi soal pencarian fakta Munir. Tapi, apakah itu bisa dipakai?" ujar bertanya-tanya, pekan lalu.
