TEMPO Interaktif, Jember:Lebih dari 400 orang kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Jember,Jawa Timur, untuk rasa. Mereka mendatangi kantor bupati dan DPRD sejak Rabu pagi.Aksi mereka berkaitan dengan penolakan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa. Salah satu isi peraturan itu perangkat desa wajib memenuhi target pajak dari warganya dan masa jabatan kepala desa yang hanya 6 tahun."Kami menolak peratudan itu karena tidak sesuai dengan aspirasi dan kondisi sosial desa,"kata ketua Asosiasi Kepala Desa Jember, Asri Wakin.Asri menjelaskan, sejumlah pasal yang harusdirombak dan direvisi adalah penetapan masa jabatan kepala desa 6 tahun dan masa jabatan perangkat desa 10 tahun. Kemudian pasal yang mengatur pengangkatan pejabat sementara kepala desa oleh camat, tata cara pelaksaan pemilihan kepala desa, serta pemberian anggaran dana desa."Kantor desa tidak ada dana operasionalnya. Padahal, hampir 10 persen dari 247 desa di Jemberdalam kondisi miskin," ungkapnya.Anggota Komisi A DPRD Jember, Jufriyadi, menganggap aksi protes itu wajar menyikapi peraturan yang baru disahkan."Lagi pula sosialisasi peraturan memang masih belumtuntas," katanya enteng.Mahbub Djuanidy
Berita terkait
Perlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak
1 jam lalu
Psikolog menyebut pendidikan karakter perlu contoh nyata dari orang tua dan guru kepada anak karena beguna dalam kehidupan sehari-hari.
Baca SelengkapnyaMayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan
2 jam lalu
Hasil riset Serikat Pekerja Kampus: sebagian besar dosen terpaksa kerja sampingan karena gaji dosen masih banyak yang di bawah Rp 3 juta.
Baca SelengkapnyaKisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda
15 jam lalu
Sebelum memperjuangkan pendidikan, Ki Hadjar Dewantara adalah wartawan kritis kepada pemerintah kolonial. Ia pun pernah menghajar orang Belanda.
Baca SelengkapnyaMakna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda
16 jam lalu
Makna mendalam dibalik logo pendidikan Indonesia, Tut Wuri Handayani
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
1 hari lalu
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca SelengkapnyaPolitikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay
1 hari lalu
Alexandr Khinstein menilai politikus yang bertugas di lembaga pendidikan atau anak-anak tak boleh penyuka sesama jenis atau gay.
Baca SelengkapnyaUSAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus
5 hari lalu
Program USAID ini untuk mempertemukan pimpinan universitas, mitra industri, dan pejabat pemerintah
Baca SelengkapnyaGibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah
6 hari lalu
Gibran mengatakan para penerima sepatu gratis itu sebagian besar memang penerima program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta.
Baca SelengkapnyaGelombang Protes Kampus Pro-Palestina di Amerika Serikat Direpresi Aparat, Dosen Pun Kena Bogem
6 hari lalu
Polisi Amerika Serikat secara brutal menangkap para mahasiswa dan dosen di sejumlah universitas yang menentang genosida Israel di Gaza
Baca SelengkapnyaKPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal
6 hari lalu
Pada Februari 2024, KPPU menyatakan memanggil empat perusahaan pinjol yang berikan pinjaman pendidikan kepada mahasiswa.
Baca Selengkapnya
