TEMPO Interaktif, BATAM:Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya bisa menindaklanjuti sekitar 20 persen dari 13.200 laporan dugaan korupsi. Sebagian besar laporan tidak layak proses. Karena, "sebagian besar laporan tanpa melampirkan alamat pelapor, atau bukti yang valid," kata Asep Rahmat Suanda dari Direktorat Gratifikasi KPK di Batam, Senin (31/7).Menurut Asep, alamat pengirim penting untuk penyelidikan dugaan korupsi. Karena tanpa identitas jelas, KPK kesulitan menyelidiki. Tetapi, KPK tetap akan memproses laporan itu sampai menunggu laporan lengkap dan jelas. KPK, kata Asep, menggolongkan pengawai negeri dalam tiga kategori, yakni: golongan putih, hitam dan abu-abu. Pegawai negeri golongan putih hanya mengandalkan penghasilan dari gaji dan tunjangan. Pegawai golongan hitam sering markup, dan memanfaatkan wewenang. Sedangkan, pegawai tergolongan abu-abu apabila memberikan laporan keuangan yang tak sesuai keadaan sebenarnya. "laporan perjalanan dinas yang dibuat sepuluh hari, ternayata hanya tiga hari," kata dia mencontohkan. Padahal, seharusnya sisa dana itu dikembalikan bukan digunakan untuk kepentingan pribadi. Rumbadi Dalle
Berita terkait
Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya
18 Desember 2023
KPK menggelar lelang atas barang sitaan hasil gratifikasi dalam Hakordia 2023. Begini tata cara dan syarat mengikuti lelangnya.
Baca SelengkapnyaMomentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi
13 Desember 2023
Ahli Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) khususnya dalam pemberantasan korupsi kurang greget.
Baca SelengkapnyaMomentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan
13 Desember 2023
Herdiansyah Hamzah menulai kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi yang masih mengecewakan publik jika dilihat secara kualitatif.
Baca SelengkapnyaKPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi
12 Desember 2023
Ini tentang aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir
12 Desember 2023
KPK mengatakan telah mengundang semua insan KPK melalui email kantor, termasuk kepada Ketua nonaktif Firli Bahuri. Tapi Firli tak hadir.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan
12 Desember 2023
Presiden Jokowi meminta DPR segera membahas dan menyelesaikan RUU Perampasan Aset. Mekanisme untuk pengembalian kerugian negara.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Banyak Pejabat Ditangkap tapi Tak Hentikan Korupsi di Indonesia
12 Desember 2023
Presiden Jokowi mengatakan sudah terlalu banyak pejabat Indonesia yang ditangkap dan dipenjarakan karena korupsi.
Baca SelengkapnyaKetua KPK Nawawi Pomolango Sebut Butuh Sinergi untuk Berantas Korupsi
12 Desember 2023
Nawawi Pomolango mengatakan, sinergi gerak dari seluruh elemen bangsa harus kembali dipimpin untuk melakukan pemberantasan korupsi bisa bergerak maju.
Baca SelengkapnyaHari Antikorupsi Sedunia, Saut Situmorang Minta Independensi KPK Dikembalikan
12 Desember 2023
Saut Situmorang mengatakan hal yang perlu direfleksikan KPK di Hari Antikorupsi, seperti mengembalikan independensi KPK.
Baca SelengkapnyaHari Antikorupsi Sedunia Diperingati Tiap 9 Desember, Ketika Dunia Sadar Harus Perangi Korupsi
9 Desember 2023
Tiap 9 Desember masyarakat internasional memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. Begini asal mula dicetuskan PBB.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
70 Persen Mahasiswa UGM Keberatan dengan Besaran UKT, Sampai Cari Pinjaman hingga Jual Barang Berharga
13 jam lalu
