Calon Hakim Agung, Ada Fraksi Sebut Semua Calon Tak Layak  

Reporter

Selasa, 30 Agustus 2016 20:29 WIB

Calon Hakim Agung Ibrahim saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dihadapan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 29 Agustus 2016. Komisi III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada lima calon hakim agung (CHA) dan dua calon hakim adhoc tindak pidana korupsi (Tipikor) yang diserahkan Komisi Yudisial (KY). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat memilih tiga nama hakim agung. Mereka adalah Ibrahim, Panji Widagdo, dan Edi Riadi. Ketua Komisi Hukum Bambang Soesatyo mengatakan tiga nama itu adalah hasil musyawarah sepuluh fraksi di Komisi Hukum DPR.

"Ada beberapa catatan yang akan kami kembalikan kepada Komisi Yudisial. Yang pasti masalah integritas dan profesi," ucap Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Agustus 2016.

Menurut Bambang, pembahasan calon hakim agung berjalan alot. Beberapa fraksi menyebutkan tujuh calon yang ada tidak memenuhi syarat uji kelayakan dan kepatutan. Bambang tak menyebut fraksi yang dimaksud. Namun Bambang menilai tiga hakim terpilih memenuhi syarat uji kelayakan dan kepatutan.

Bambang menuturkan beberapa anggota Komisi Yudisial meragukan hasil keputusan itu. "Intinya, kami menghargai kerja keras KY. Namun inilah hasil maksimal yang bisa kami hasilkan di Komisi III," ujar politikus Partai Golongan Karya ini.

Adapun Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaedi Mahesa menyatakan parlemen sangat berhati-hati dalam memilih hakim agung. "Ada orang yang pintar tapi kami ragukan integritasnya," ujarnya. Desmond menyebutkan tiga hakim agung terpilih adalah yang terbaik dari tujuh calon yang ada.

Desmond berharap tiga orang tersebut memberi gairah baru di Mahkamah Agung. Hasil pilihan Komisi Hukum itu bakal dibawa ke rapat paripurna. "Akan kami dibawa dalam paripurna dalam waktu dekat," kata Desmond.

ARKHELAUS W.




Berita terkait

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

9 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Sosialisasi Empat Pilar MPR, Bamsoet Ingatkan Sisi Gelap Kemajuan Teknologi

2 hari lalu

Sosialisasi Empat Pilar MPR, Bamsoet Ingatkan Sisi Gelap Kemajuan Teknologi

Hasil survei Digital Civility Index oleh Microsoft tahun 2020, menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling 'tidak sopan' di kawasan Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Apresiasi Kiprah Asia Cargo Network

2 hari lalu

Bamsoet Apresiasi Kiprah Asia Cargo Network

Di balik sukses ACN, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi. Termasuk tingginya harga avtur di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

IMI dan TransTrack Bersepakat Kembangkan Teknologi Transportasi

2 hari lalu

IMI dan TransTrack Bersepakat Kembangkan Teknologi Transportasi

TransTrack menyediakan berbagai inovasi teknologi untuk berbagai kebutuhan manajemen operasional armada transportasi.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya