TEMPO Interaktif, Padang:Pemerintah akan segera merealisasikan pembentukan lima pengadilan perikanan di Indonesia. Kelima pengadilan khusus tersebut terletak di Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual."Mudah-mudahan Oktober 2006 ini pengadilan tersebut sudah beroperasi, biar tak ada lagi penanganan kasus illegal fishing yang berlarut-larut," kata Ardius Zainuddin, Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Padang, kemarin.Berbicara di hadapan sekitar 200 pejabat Dinas Perikanan dan Kelautan provinsi dan kabupaten serta kota, kepala daerah, dan kepala pelabuhan, Zainuddin mengatakan Direktorat Kelautan dan Perikanan sudah melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung dan aparat penegak hukum seperti kejaksaan, TNI-AL, dan Polri untuk membahas mekanisme, prosedur, dan anggaran pendirian pengadilan tersebut.Pendirian pengadilan itu sesuai Pasal 71 Undang-Undang 31/2004 tentang Perikanan. "Kelima pengadilan itu baru tahap awal. Setelah itu kita akan dirikan pengadilan sejenis di daerah-daerah lainnya secara bertahap," ujarnya.Menurut Zainuddin, akibat aktivitas illegal, unreported, and unregulated fishing, setiap tahun Indonesia menderita kerugian mencapai US$ 2 miliar atau hampir Rp 19 triliun. Sementara kerugian dunia mencapai US$ 9 miliar per tahun.Febrianti
Berita terkait
Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus
2 hari lalu
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa sektor perikanan kurang mendapat dukungan investasi dari perbankan. Menurut dia, penyebabnya karena perbankan menghindari resiko merugi dari kegiatan investasi di sektor perikanan itu.
Baca SelengkapnyaMenteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan
3 hari lalu
Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaDFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura
14 hari lalu
Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.
Baca SelengkapnyaSejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional
25 hari lalu
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut
43 hari lalu
Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.
Baca SelengkapnyaInflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah
44 hari lalu
KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.
Baca SelengkapnyaKKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan
44 hari lalu
Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.
Baca SelengkapnyaEksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit
45 hari lalu
Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.
Baca SelengkapnyaEdi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar
45 hari lalu
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.
Baca SelengkapnyaGagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO
58 hari lalu
Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.
Baca Selengkapnya
