Dua Arahan Presiden untuk Mendikbud Baru  

Reporter

Rabu, 27 Juli 2016 18:17 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat mengumumkan perombakan kabinet atau reshuffle jilid II, Jakarta, 27 Juli 2016. Dalam reshuffle jilid II ini tampak nama Sri Mulyani yang kembali mendapat mandat menjadi Menteri Keuangan setelah sebelumnya ia pernah menjabat pada kabinet Indonesia Bersatu II. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, Muhadjir Effendy, mengaku sudah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo mengenai arah kebijakan pendidikan. Ia mengatakan arahan Presiden bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemerataan dan ketenagakerjaan.

"Soal pemerataan, itu nanti diimplementasikan dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar," kata Muhadjir saat ditanya awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 27 Juli 2016.

Muhadjir mengatakan Presiden meminta agar Menteri Pendidikan memastikan distribusi Kartu Indonesia Pintar bisa benar-benar merata dan tepat sasaran. Menurut Presiden Joko Widodo, kata Muhadjir, selama ini penyerapan alokasi Kartu Indonesia Pintar belum berjalan maksimal.

Terkait dengan ketenagakerjaan, Muhadjir mengatakan Presiden Jokowi meminta Menteri Pendidikan agar mempertajam program pendidikan vokasi atau kejuruan. Penajaman yang dimaksud Muhadjir adalah pengadaan pendidikan kejuruan yang lebih menyasar kebutuhan pasar.

Muhadjir berinisiatif menjalin kerja sama dengan negara-negara lain terkait dengan program pendidikan kejuruan. Hal itu bisa dimulai dari mengundang tenaga pendidik ataupun tenaga pelatih. Dengan begitu, kata dia, kualitas lulusan sekolah di Indonesia akan semakin siap menghadapi tantangan global.

"Selama ini SMK dianggap terlalu umum dalam menyusun program kejuruan sehingga keterampilan yang sangat spesifik itu tidak tercermin dalam pendidikan kita," kata Muhadjir.

Muhadjir adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru menggantikan Anis Baswedan. Hari ini, Presiden Jokowi baru saja mengumumkan reshuffle kabinet. Total ada delapan menteri yang baru serta empat menteri yang dirotasi dari posisinya. Muhadjir, yang merupakan Ketua Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Pengurus Pusat Muhammadiyah menggantikan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Muhadjir juga Rektor Universitas Muhammadiyah, Malang.

ISTMAN M.P.

Berita terkait

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

3 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

6 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

9 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

19 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

19 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

21 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya