TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, Muhadjir Effendy, mengaku sudah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo mengenai arah kebijakan pendidikan. Ia mengatakan arahan Presiden bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemerataan dan ketenagakerjaan.
"Soal pemerataan, itu nanti diimplementasikan dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar," kata Muhadjir saat ditanya awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 27 Juli 2016.
Muhadjir mengatakan Presiden meminta agar Menteri Pendidikan memastikan distribusi Kartu Indonesia Pintar bisa benar-benar merata dan tepat sasaran. Menurut Presiden Joko Widodo, kata Muhadjir, selama ini penyerapan alokasi Kartu Indonesia Pintar belum berjalan maksimal.
Terkait dengan ketenagakerjaan, Muhadjir mengatakan Presiden Jokowi meminta Menteri Pendidikan agar mempertajam program pendidikan vokasi atau kejuruan. Penajaman yang dimaksud Muhadjir adalah pengadaan pendidikan kejuruan yang lebih menyasar kebutuhan pasar.
Muhadjir berinisiatif menjalin kerja sama dengan negara-negara lain terkait dengan program pendidikan kejuruan. Hal itu bisa dimulai dari mengundang tenaga pendidik ataupun tenaga pelatih. Dengan begitu, kata dia, kualitas lulusan sekolah di Indonesia akan semakin siap menghadapi tantangan global.
"Selama ini SMK dianggap terlalu umum dalam menyusun program kejuruan sehingga keterampilan yang sangat spesifik itu tidak tercermin dalam pendidikan kita," kata Muhadjir.
Muhadjir adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru menggantikan Anis Baswedan. Hari ini, Presiden Jokowi baru saja mengumumkan reshuffle kabinet. Total ada delapan menteri yang baru serta empat menteri yang dirotasi dari posisinya. Muhadjir, yang merupakan Ketua Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Pengurus Pusat Muhammadiyah menggantikan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Muhadjir juga Rektor Universitas Muhammadiyah, Malang.
ISTMAN M.P.
Berita terkait
Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?
3 jam lalu
Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.
Baca SelengkapnyaMicrosoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?
6 jam lalu
Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?
Baca SelengkapnyaTimnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea
9 jam lalu
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.
Baca SelengkapnyaSekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati
19 jam lalu
Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem
19 jam lalu
Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti
21 jam lalu
Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,
Baca SelengkapnyaMembedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru
1 hari lalu
Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.
Baca SelengkapnyaRelawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres
1 hari lalu
Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo
1 hari lalu
Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?
1 hari lalu
Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?
Baca Selengkapnya