Warga menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat memberi dukungannya di Posko Teman Ahok di Kuningan City, Jakarta, 11 Maret 2016. Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah memilih Kepala BPKAD DKI, Heru Budi Hartono sebagai pasangan Wakil Gubernurnya. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Partai NasDem menyatakan bahwa konsistensi sangat penting dalam politik. Dukungan terhadap pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Heru Budi Hartono dipandang sebagai wujud setia kepada jalur yang sudah disepakati sejak awal.
“NasDem mengeluarkan Surat Keputusan Ahok-Heru mengikuti apa yang selama ini sudah mendapat dukungan rakyat lewat 1 juta KTP,” kata Ketua NasDem Martin Manurung via pesan singkat kepada Tempo hari ini, Senin, 25 Juli 2016. “Jadi penggunaan kata ‘ngotot’ oleh Tempo menjadi tidak tepat.”
Menurut Martin, justru pihak yang ingin mengganti calon wakil gubernur yang bisa disebut ‘ngotot.’ Di lain pihak, dia meneruskan, NasDem konsisten mendukung Ahok-Heru lewat jalur pencalonan apapun, perorangan atau melalui partai politik. “Politik yang konsisten itu mudah-mudahan memberikan contoh budaya politik baru di Indonesia,” ujar pria kelahiran 1978 ini.
NasDem adalah partai yang pertama menyokong Ahok-Heru, lantas disusul Partai Hanura dan Golkar. Belakangan Golkar ingin mengganti Heru dengan Djarot, Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang kini menjabat Wakil Gubernur DKI. Keinginan Golkar ini bersamaan dengan beredar kabar bahwa Presiden Joko Widodo menginginkan pasangan Ahok-Djarot yang dicalonkan via partai oleh PDIP. Tapi, PDIP belum memutuskan.
Menurut beberapa politikus PDIP, peluang Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini masih tinggi untuk diajukan sebagai calon penantang ahok. Apalagi dengan hasil survei teranyar SMRC bahwa Risma, yang selama ini menolak bicara soal Pilkada DKI, menangguk 26 persen jika dihadapkan dengan Ahok (58,4 persen).
