Dicky Chandra Rajin Cari Dukungan, Tidur di Rumah Penduduk

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Sabtu, 16 Juli 2016 10:07 WIB

Dicky Chandra. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo.

TEMPO.CO, Tasikmalaya - Kampung Sukasari, Kelurahan Sukarindik, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya mendadak ramai tadi malam, Jumat, 15 Juli 2016. Keriuhan terjadi saat artis Dicky Chandra mengunjungi kampung tersebut. Rupanya, Dicky menginap di rumah salah satu warga Sukasari.

Dicky tiba di rumah yang dituju sekitar pukul 21.30 WIB. Begitu turun dari mobil, dia langsung diserbu ibu-ibu untuk berfoto. "Kang Dicky minta difoto," teriak salah seorang ibu, kegirangan. Sang artis pun melayani permintaan ibu-ibu, bahkan ada bapak-bapak yang minta foto bareng.

Dicky menjelaskan, acara menginap di rumah warga merupakan bagian dari penyusunan embrio visi-misi. Dia menyebut acara ini sebagai Jalan-Jalan Pintar (JJP). "Ini JJP, Bu, Pak, Jalan-Jalan Pintar. Abdi (saya) keliling ke tukang mendong, kelom, bordir, mendengarkan apa yang jadi mimpi-mimpi mereka. Jadi ada bekal bagi pemimpin yang akan datang," katanya.

Dari jalan-jalan ini, menurut Dicky, akan muncul pangkal visi-misi. Dari visi-misi ini muncul Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). "Saya cari informasi banyak hal di Kota Tasik sebagai bagian dari embrio penyusunan visi-misi," katanya.

Pada pertemuan dengan warga Sukasari, Dicky banyak dicurhati seputar usaha kecil. Keluhan umum masyarakat, kata dia, tetap tentang masalah ekonomi yang berkaitan dengan pasar dan sistem promosi untuk peningkatan penghasilan dari produksi ekonomi warga. "Pertanyaan masyarakat pintar-pintar, dalam-dalam pertanyaannya. Ini membuat saya harus banyak menggali lagi (informasi) di Kota Tasik ini," ujarnya.

Kepada warga, Dicky tidak mengumbar janji. Sebab, kata dia, JJP ini lebih kepada mengumpulkan mimpi-mimpi masyarakat untuk jadi bahan penyusunan visi-misi. "Agar mimpi-mimpi bisa diakumulasikan dalam visi yang nanti akan kami susun," ujarnya.

CANDRA NUGRAHA

Berita terkait

Kemendagri Mulai Bahas Anggaran hingga Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024

56 hari lalu

Kemendagri Mulai Bahas Anggaran hingga Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024

Pilkada Serentak 2024 digelar pada 27 November mendatang, BSKDN Kemendagri mulai membahas persiapan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Penandatanganan NPHD Dana Pilkada 2024 di Sumatera Selatan

6 Desember 2023

Penandatanganan NPHD Dana Pilkada 2024 di Sumatera Selatan

Sumsel Daerah Yang Pertama Kali Lakukan Penandatanganan Serentak NPHD Dana Pilkada Tahun 2024 Provinsi dan Kabupaten/Kota

Baca Selengkapnya

Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

19 November 2023

Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta

31 Oktober 2022

Pilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta

Heru Budi Hartono menyambut baik Bawaslu DKI untuk persiapan Pilkada 2024 dan berkomitmen untuk saling bersinergi.

Baca Selengkapnya

Wantimpres Bertemu MPR Evaluasi Mekanisme Pilkada Langsung

10 Oktober 2022

Wantimpres Bertemu MPR Evaluasi Mekanisme Pilkada Langsung

Ketua Wantimpres, Wiranto, menyatakan tugasnya hanya memberikan nasihat dan pertimbangan ke Presiden. Soal evaluasi Pilkada belum dibicarakan.

Baca Selengkapnya

Kemendagri Dorong Kepala Daerah Realisasikan Dana Pilkada 2020

25 Juli 2020

Kemendagri Dorong Kepala Daerah Realisasikan Dana Pilkada 2020

Ada 206 pemda yang sudah 100 persen transfer dana pilkada 2020 ke KPU. Lima Pemda transfer ke KPU kurang dari 40 persen.

Baca Selengkapnya

Puluhan Pemda Lambat Cairkan Dana Pilkada, Kemendagri Akan Tegur

14 Juli 2020

Puluhan Pemda Lambat Cairkan Dana Pilkada, Kemendagri Akan Tegur

Pencairan dana pilkada yang seret berpotensi mengancam pelaksanaan Pilkada 2020.

Baca Selengkapnya

Transfer Dana Pilkada Seret, 2 Bupati Kena Semprot Mendagri Tito

10 Juli 2020

Transfer Dana Pilkada Seret, 2 Bupati Kena Semprot Mendagri Tito

Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah segera melakukan transfer dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk pilkada 2020

Baca Selengkapnya

Beda Mendagri, KPU Usul Tambahan Dana Pilkada Rp 4,7 Triliun

11 Juni 2020

Beda Mendagri, KPU Usul Tambahan Dana Pilkada Rp 4,7 Triliun

Usulan KPU ini berbeda dari yang dipaparkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito meminta tambahan dana pilkada Rp 1,41 triliun dari APBN.

Baca Selengkapnya

Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan Dana Pilkada 2020

5 Juni 2020

Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan Dana Pilkada 2020

Tito Karnavian mewanti-wanti agar pelaksanaan pilkada 2020 dan pencairan anggaran yang dibutuhkannya tidak diperumit dengan politik transaksional.

Baca Selengkapnya