Jubir Kementerian Luar Negeri: Tak Ada Perintah Jemput Anak Fadli Zon

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 28 Juni 2016 07:56 WIB

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengunjungi Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat, Senin, 18 April 2016. Tempo/Danang

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengatakan pihaknya tidak menginstruksikan kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York untuk menjemput ataupun mendampingi putri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon, Shafa Sabila Fadli. “Dalam hal ini, tidak ada instruksi dari Kementerian Luar Negeri,” ucapnya lewat pesan pendek, Selasa, 28 Juni 2016.

Menurut Arrmanatha, perwakilan Indonesia di luar negeri sudah memiliki prosedur tetap terkait dengan aturan dan fasilitas bagi delegasi dan tamu dinas. Dengan catatan, kunjungan mereka resmi.

Sebelumnya, beredar surat permintaan fasilitas penjemputan dan pendampingan Shafa yang akan berkunjung ke New York. Rencananya, ia akan mengikuti Stagedoor Manor 2016 pada 12 Juni-12 Juli 2016. Dalam surat itu, tercantum pula jadwal dan rute penerbangan putri Shafa.

Surat tersebut berkop dan berasal dari Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat yang ditujukan kepada Duta Besar RI untuk Amerika Serikat dan KJRI di New York. Surat bernomor 27/KSAP/DPR RI/VI/ 2016 dan tertanggal 10 Juni 2016 itu ditandatangani Kepala Biro Kerja Sama Antar-Parlemen Saiful Islam.

Adapun Fadli membantah meminta bantuan penjemputan dan pendampingan bagi anaknya itu. “Tidak pernah minta,” tutur Fadli saat dikonfirmasi melalui pesan pendek.

Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya tersebut mengatakan putrinya berada di camp, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pendampingan. “Dia di camp, bagaimana mau mendampingi?” ucapnya. Namun Fadli tak mengomentari soal permintaan bantuan penjemputan putrinya di bandara.

AHMAD FAIZ | GHOIDA RAHMAH




DPR

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

6 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya