TEMPO Interaktif, Kendari:Krisis linstrik di Kendari, Sulawesi Tenggara, menimbulkan antrean panjang calon pelanggan baru. Sekitar 10 ribu calon pelanggan kini menunggu mendapat sambungan jaringan listrik. "Kami bisa saja melayani penyambungan. Masalahnya, kalau itu dilakukan akan terjadi pemadaman bergilir," kata Abdul Rahim, juru bicara PLN Kendari, Senin.Wilayah kerja PLN Kendari meliputi Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, Kolaka, Kolaka Utara dan Bombana. Sementara untuk wilayah Kabpaten Muna, Kota Baubau, Kabupaten Buton dan Wakatobi yang dilayani PLN Cabang Baubau. Data yang diperoleh menyebutkan, kapasitas terpasang dari 12 mesin diesel pembangkit listrik yang dimiliki PLN Cabang Kendari saat ini mencapai 61,045 megawatt dengan daya sebesar 56,276 megawatt. Sedangkan beban puncak tertinggi yang terjadi mulai pukul 18.00-22.00 WITA mencapai 41,34 megawatt. Dalam kondisi normal PLN Kendari masih memiliki cadangan sekitar 5,1 megawatt.Sumber-sumber energi listrik besar yang selama ini menyuplai gardu induk PLN Cabang Kendari antara lain PLTD Sektor Tello Unit Kendari 24,28 megawatt, PLTD Lambuya milik Perusahaan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 5,12 megawatt, PT Pembangkit Jawa Bali 14,3 megawatt, dan PLTD Lambuya sebesar 2 megawatt.Besarnya jumlah daftar tunggu calon pelanggan listrik juga disebabkan kekhawatiran PLN Kendari menanggung kerugian yang lebih besar. Sebagai ilustrasi untuk memproduksi listrik sebesar 3 kwh, dibutuhkan paling sedikit satu liter solar seharga Rp 4 ribu per liter.Setelah listrik diproduksi, PLN menjualnya seharga Rp 525 per satu kwh atau Rp. 1.575 per tiga kwh. Akibatnya, selisih dari biaya produksi dan harga jual listrik sebesar Rp 2.425 harus ditanggung oleh PLN Kendari. Data tahun 2004 menyebutkan, nilai kerugian PLN Kendari mencapai Rp 90 miliar. Jumlah pelanggan PLN Kendari mencapai 120 ribu sambungan, sekitar 93 persen merupakan pelanggan rumah tangga. Sisanya, pelanggan kalangan industri, kelas bisnis, tarif sosial seperti rumah sakit dan sekolah serta satu persen untuk pemerintah. Dedy Kurniawan