Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan saat dilantik sebagai komisioner Kompolnas oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Mei 2016. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tidak mempermasalahkan simposium nasional bertema "Mengamankan Pancasila dari Bahaya PKI dan Ideologi Lain" yang dilaksanakan di Balai Kartini, Jakarta, pada 1-2 Juni 2016.
Luhut menegaskan, pemerintah pun tak akan mempersoalkan jika rekomendasi simposium di Balai Kartini bertentangan dengan rekomendasi simposium pada April. "Mereka punya nalar, kami juga punya nalar. Pemerintah dan saya yang tulis (rekomendasinya nanti)," kata Luhut di Jakarta, Kamis, 2 Juni 2016.
Simposium Nasional Anti-PKI yang dilaksanakan di Balai Kartini, Jakarta, selama dua hari, 1-2 Juni, menghasilkan sembilan butir rekomendasi. Panitia berharap pemerintah mempertimbangkan rekomendasi tersebut bersama hasil rekomendasi Simposium Tragedi 1965 di Hotel Aryaduta, April lalu.
Rekomendasi simposium nasional anti-PKI di Balai Kartini menghasilkan sembilan butir, antara lain menuntut PKI yang harus meminta maaf kepada rakyat dan pemerintah Indonesia; serta menuntut pemerintah, LSM, dan segenap masyarakat agar tak lagi mengutak-atik kasus masa lalu karena dipastikan dapat membangkitkan luka lama dan berpotensi memecah persatuan.
Menurut Luhut, masukan untuk rekomendasi membedah tragedi 1965 akan bermacam-macam. Selain ada dari Simposium Tragedi 1965 pada April lalu, ada juga dari tim Kejaksaan Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Termasuk dari simposium "tandingan" yang digelar di Balai Kartini.
Luhut menambahkan, pemerintah menampung rekomendasi dari kedua simposium. "Sekalian kami undang juga ahli-ahli kita," ujarnya. "Nanti kami rumuskan dan itulah yang kami laporkan ke Presiden." Luhut menambahkan, PKI tidak akan bangkit. "Kami punya mata-kuping di mana-mana."
