Konferensi Pers jelang pelaksanaan Simposium Anti PKI di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta, 30 Mei 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan membenarkan pihaknya akan memadukan hasil simposium tragedi 1965 yang dilaksanakan April lalu dengan simposium yang diadakan purnawirawan TNI pada awal Juni 2016. "Iya, kami nunggu, dong. Kami harapkan ada masukan dari A dan B," kata Luhut di kantornya, Senin, 30 Mei 2016.
Luhut mengatakan pihaknya tak menunda penyerahan rumusan rekomendasi simposium membedah tragedi 1965 kepada Presiden. Pasalnya, rumusan itu masih dalam kajian Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. "Siapa bilang penundaan? Emang ada yang tahu kapan mau diserahkan?" ujarnya.
Kata Luhut, simposium nasional “Mengamankan Pancasila dari Bahaya PKI dan Ideologi Lain” yang akan dilaksanakan di Balai Kartini, Jakarta, pada 1-2 Juni, tak bisa disebut tandingan simposium sebelumnya. "Ini bukan tandingan juga, konteksnya kan agak beda. Nanti kita lihat hasil pembicaraan mereka dibandingkan dengan hasil yang dibikin Pak Agus (Widjojo)," tutur Luhut.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo, sebagai ketua panitia pengarah simposium sebelumnya, menyerahkan rumusan rekomendasi kepada Luhut pada 13 Mei lalu.
Adapun ketua panitia simposium yang diagendakan awal Juni nanti, Letnan Jenderal (Purnawirawan) Kiki Syahnakri, mengatakan pihaknya ingin meluruskan hasil simposium tragedi 1965 yang diadakan oleh pemerintah. "Ada rencana penggabungan rekomendasi simposium ini dengan simposium yang lalu," ucap mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat itu pada Senin siang.
Kiki mengaku siap duduk satu meja dengan panitia simposium 1965 yang lalu untuk finalisasi rekomendasi yang nantinya disodorkan kepada Presiden Joko Widodo. "Kami ingin mengoreksi pendekatan kesejarahan itu karena terlalu banyak versi. Kami menekankan pendekatan ideologi," katanya.
