TEMPO.CO, Bojonegoro - Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) Bojonegoro Letnan Kolonel Donova Pri Pamungkas membantah jika peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) hanya jadi pengawas saat penyerapan gabah di tingkat petani. Tapi membantu petani tidak terjerat ke tenggulak dan mengarahkan menjual ke Pemerintah. “Makanya kami protes itu,” ujarnya pada Tempo Senin 30 Mei 2016.

Penegasan Dandim Bojonegoro ini menanggapi berita tentang keterlibatan militer hingga ke pedesaan untuk urusan sipil, yang pernah terjadi seperti pada masa Orde Baru. Sebaliknya, justru keberadaan Babinsa banyak membantu petani di desa. Mulai dari membantu pengawasan peredaran pupuk di sawah, hingga membantu petani agar tidak terjebak praktik tengkulak. (Baca: Ribuan Babinsa Awasi Penjualan Gabah oleh Petani)

Donova Pri Pamungkas menjelaskan peran Kodim Bojonegoro dan Kodim di tempat lain, kerjasama dengan Sub Divisi Regional III Bojonegoro, sudah berbentuk kerjassama resmi. Menurut dia kerjasama ini sudah dijalin oleh Panglima TNI dan juga oleh pihak Departemen Pertanian dan juga Bulog di pusat. Tujuannya, untuk meningkatkan ketersediaan dan swasembada pangan. “Jadi, kerjasama kami sudah jelas ini,” tandasnya.

Ketua Kelompok Tani Sri Rejeki Desa Pacul Bojonegoro, Abdul Muin, mengatakan, para petani di desanya terbantu dengan keberadaan Babinsa. Terutama saat proses mutim tanam, pemupukan hingga penjualan gabah. Selain itu penyaluran untuk penjualan gabah ke Pemerintah dalam hal ini Sub-Divre Bulog Bojonegoro. ”Jadi kami terbantu,” tegasnya pada Tempo Senin 30 Mei 2016.

Dia mencontohkan di Kelompok Tani Sri Rejeki—yang berisi sekitar 25 hingga 30 petani—telah mengelola sedikitnya 62 hektare tanaman padi. Nantinya hasil panen, berupa gabah sudah langsung disalurkan pembeliannya ke Bulog. Tetapi tentu dengan syarat, petani juga harus menjual gabah dengan kwalitas bagus. Misalnya untuk gabah kadar airnya sekitar 24 persen dan untuk beras kadar airnya 14 persen.

Sebelumnya diberitakan, keterlibatan militer hingga ke pedesaan untuk urusan sipil yang pernah terjadi pada masa Orde Baru. Sebanyak 8660 anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) dikerahkan mengawasi penjualan Gabah Kering Panen (GKP) oleh petani saat panen di 38 kota/kabupaten di Jawa Timur.

Tim Babinsa di bawah Komando Daerah Militer Brawijaya bekerjasama dengan Bulog Divisi Regional Jawa Timur, untuk menunjang pengadaan gabah dan beras. “Kita kerahkan seluruh Babinsa,” ujar Ketua Tim Peninjau Serapan Gabah Petani (Sergap) Mabes TNI Angkatan Darat, Brigadir Jenderal TNI Agus Heru di Desa Pacul, Kecamatan Kota Bojonegoro, Tempo Kamis 28 April 2016.

Tim Peninjau Sergap Mabes TNI AD, datang bersama tim dari Bulog Divisi Regional Jawa Timur serta dibantu dari tenaga ahli di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang. Sasarannya, berkeliling dari kota dan kabupaten di Jawa Timur yang sedang panen. Di antaranya di Kabupaten Kediri, Nganjuk dan di Bojonegoro.

SUJATMIKO