TEMPO Interaktif, Surabaya:Beberapa anggota DPRD Jawa Timur asal Daerah Pemilihan X Madura, akan memperjuangkan pulau itu menjadi provinsi tersendiri, terpisah dari Jawa Timur. Untuk tahap awal mereka akan melakukan studi banding ke Provinsi Gorontalo dan Banten. "Kami memang ditunjuk menjembatani pendirian provinsi Madura," kata anggota dewan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKB) Kholilurrahman di Surabaya kemarin. Selain dirinya, sejumlah anggota DPRD yang bakal ikut serta dalam studi banding ke dua provinsi baru itu adalah Dja'far Shodiq (FKB), Siti Fatimah Hafid (Fraksi PDIP), Abdus Salam Syah (FDK/PBB), Mohammad Farid Al Fauzi (FPPP), Achmad Rubaie (FPAN) dan KH RP Ahmad Mujahid Ansori (FPPP). Menurut pengasuh Pondok Pesantren Matsaratul Huda, Panempan di Pamekasan itu, kegiatan studi banding ini merupakan tindak lanjut Deklarasi Sampang tiga bulan lalu yang ditandatangani Majelis Ulama Indonesia, lembaga swadaya masyarakat, para ulama, bupati dan DPRD se-Madura kecuali Bupati Sumenep. Deklarasi Sampang diantaranya menegaskan rencana menjadikan Madura sebagai provinsi sendiri, selain menginginkan Madura yang bebas narkoba, bebas perjudian, bebas perjudian, bebas pornoaksi dan pornografi. "Bupati Sumenep, tidak mau tanda tangan karena harus komunikasi dengan gubernur dulu. Alasannya secara hirarki bupati ada di bawah gubernur," ucapnya. Alasan bupati Sumenep, Romdlon Siradj itu menurut Kholilurrahman, tidak berdasar sebab pembentukan provinsi tidak perlu menunggu gubernur. Ia menegaskan juga bahwa rencana pembentukan provinsi Madura telah ada sejak tahun 1963. Bahkan saat itu Bupati Sampang telah ditunjuk menjadi koordinator tim. Tetapi karena situasi dan kondisi yang tidak mendukung gagasan itu lenyap. Rencana itu muncul lagi pada 1993 saat pertemuan di Pesantren Al Amin, Prenduan, Sumenep, yang sempat dihadiri gubernur. "Pertemuan itu awal pencetusan Provinsi Madura oleh para ulama dan tokoh masyarakat," ujarnya.Apa keuntungan Madura menjadi provinsi sendiri? Kholilurrahman mengatakan, pembangunan infrastruktur di Madura akan lebih terfokus. Meski begitu, warga Madura sadar, keinginan itu kemungkinan besar akan ditolak provinsi. Sebelum rencana ini dilakukan akan dilakukan polling untuk mengetahui keinginan warga Madura. adi mawardi