TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Imdadun Rahmat mengatakan suasana ketakutan terhadap PKI akhir-akhir ini tidak sehat. Hal ini karena ketakutan itu dianggap berlebihan dan hanya membuat masyarakat gusar.
"Suasana ketakutan ini tidak sehat. Memang ada trauma pemberontakan PKI Madiun masih hidup di masyarakat, tapi tanda-tanda faktual PKI bangkit itu masih jauh," ujar Imdadun seusai acara diskusi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Kamis, 12 Mei 2016.
Imdadun mengatakan ketakutan pemerintah terhadap PKI sedikit berlebihan. Menurut dia, pemerintah kini takut akan kebangkitan kembali gerakan kiri sehingga memberangus semua simbol dan hal yang berhubungan dengan gerakan tersebut. "Ketakutan bangkitnya PKI itu real atau ilusi? Dalam banyak kajian para ahli, itu ilusi. Wong PKI sudah bangkrut, kok," ujarnya.
Imdadun berharap pemerintah bisa ikut menjaga situasi ini. Menurut dia, ketakutan ini membuat mundur rekonsiliasi yang sudah dilakukan pemerintah terhadap kasus ini. "Karena ketakutan ini membuat kita mundur lagi dari beberapa langkah maju yang sudah pemerintah buat untuk kasus 1965," ujarnya.
Pemerintah wajib mengklarifikasi secara serius dan menyelesaikan masalah ini secara bermartabat. "Ini jadi kewajiban pemerintah agar suasana lebih baik ke depannya," katanya.
Akhir-akhir ini, aparat kepolisian di daerah dan di Ibu Kota merazia atribut serta buku-buku yang berhubungan dengan PKI ataupun gerakan kiri. Selasa lalu, Kepolisian RI terus berupaya mengusut maraknya lambang PKI berupa palu arit yang beredar di masyarakat.
"Sesuai dengan perintah Kapolri, ini harus didalami. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk menyebarkan paham tertentu," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Komisaris Besar Agus Rianto saat dihubungi Tempo, Jakarta, Selasa, 10 Mei 2016.
