TEMPO Interaktif, Jakarta:Mantan Panglima Komando Distrik Militer IX Udayana, Mayor Jendral Adam Rahmat Damiri, mengaku memiliki akses komando ke Kepala Kepolisian Daerah Timor Timur saat itu. Pengakuan ini dia sampaikan dalam persidangan kasus HAM berat di Timor Timur di Pengadilan HAM Ad Hoc Jakarta Pusat, Kamis (27/3) siang. Ada (akses perintah ke Kapolda), tapi sifatnya koordinasi, ujarnya di persidangan. Pada persidangan HAM yang dipimpin oleh Hakim Ketua, Marni Emmy Mustafa, sidang telah memasuki tahap pemeriksaan atas Adam, sebagai terdakwa. Menurut Adam, polisi yang saat itu masih bergabung dengan TNI, memiliki tanggung jawab utama untuk masalah ketertiban di masyarakat. Pada saat itu berlaku tertib sipil. Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) adalah tanggung jawab kepolisian. TNI hanya membantu, memback-up kepolisian, sampai jajak pendapat berlangsung, ujarnya. Ia mengatakan, bahwa ia telah berupaya secara maksimal, untuk membantu polisi untuk meredam konflik yang berlangsung saat itu. Kita sudah semaksimal mungkin, meredamnya. Kalau kita biarkan berapa ratus orang yang akan mati di situ? ujarnya dengan nada tinggi. Adam mengatakan bahwa situasi konflik pada saat itu, adalah warisan dari pertikaian yang telah terjadi sejak zaman Portugis. Kultur Timtim telah diwarnai dengan pertikaian sejak zaman Portugis. Bahkan mereka melakukan perang saudara, katanya. Saat ditanyai apakah ia memberikan instruksi khusus untuk mempertahankan Timtim agar tetap di pangkuan Indonesia, ia menjawab, Tidak ada. Kami adalah prajurit profesional. Sebagai alat negara, kami patuh dan taat dengan perintah, jelasnya. Ia menambahkan, setelah pemerintah memberikan keputusan untuk menjalankan opsi kedua, ia mematuhi hal tersebut. (Indra Darmawan Tempo News Room)