TEMPO Interaktif, Jakarta:Menyusul penolakan permohonan uji materi Peraturan Desa oleh Mahkamah Agung, Parade Nusantara yang merupakan asosiasi para kepala desa dan perangkat desa, meminta Mahkamah Agung segera membuat fatwa untuk melarang semua pejabat, baik di tingkat bupati, wali kota, gubernur, para menteri dan presiden untuk melepas jabatannya sebagai pengurus partai.Menurut Sudir Santoso, Ketua Parade Nusantara, dengan kekalahan gugatan para kepala desa itu berarti sejak saat itu kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Setelah diterimanya amar putusan itu, maka detik itu juga pihaknya akan menuntut Ketua MA membuat fatwa melarang pejabat negara untuk menjadi pengurus partai.Pihaknya mengancam akan mengerahkan massa lebih besar dan mengepung gedung Mahkamah Agung jika dalam waktu dua minggu setelah diterimanya amar tersebut tidak juga keluar fatwa Mahkamah Agung.Pihaknya juga akan menghimpun kekuatan, baik dari aparat desa maupun buruh, lebih besar lagi untuk menduduki Jakarta sampai keluar fatwa tersebut.ramidi
Berita terkait
Usai Launching, Mas Dhito Coba Mobil Siaga
24 Maret 2022
Mobil siaga yang diberikan kepada seluruh desa di Kabupaten Kediri ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan desa kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaKepala Desa Terlibat Tindak Pidana Korupsi, PPATK Sebut 4 Sebab
6 Desember 2021
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebut kepala desa yang korupsi sedikit tak perlu dipenjara. PPATK sebut setidaknya 4 alasan kades lakukan korupsi.
Baca SelengkapnyaTertarik Menjadi Kepala Desa? Simak Syarat-syarat Berikut
25 Juni 2021
Seiring besarnya dana desa dan gaji kepala desa, serta ingin membangun desanya, banyak orang tertarik untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa.
Baca SelengkapnyaPenyebab Menteri Keuangan Ingin Ajak Kades Ponggok ke Eropa Utara
24 Agustus 2017
Menkeu Sri Mulyani ingin mengajak Kepala Desa Ponggok, Junaedi Mulyono ke negara-negara di Eropa Utara untuk belajar membuat kebijakan jangka panjang.
Baca SelengkapnyaDana Desa Besar, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Keluharan
10 Juli 2017
Pemerintah kabupaten juga kurang berminat karena alasan yang sama.
Baca SelengkapnyaDitolak Warga, 40 Desa Kabupaten Tangerang Batal Jadi Kelurahan
10 Juli 2017
Tujuan perubahan status itu agar layanan pemerintah kabupaten terhadap masyarakat lebih optimal. "Tapi kalau masyarakat tidak mau, ya tidak bisa."
Baca SelengkapnyaHampir Seribu Jabatan Perangkat Desa di Bojonegoro Kosong
2 Juli 2017
Sebanyak 916 jabatan perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, kosong.
Baca SelengkapnyaJadi Percontohan Desa Sejahtera, Desa Kohod Ditata Ulang
16 April 2017
"Lahan yang semula didiamkan saja, kini sudah mulai menghasilkan uang tambahan," kata Rifan, penduduk Kohod.
Baca SelengkapnyaGelar Pameran Teknologi, Menteri Eko Bicara Kondisi Bangsa
24 November 2016
Sekarang ada upaya untuk memecah belah bangsa Indonesia melalui isu perbedaan.
Baca SelengkapnyaDesa Unggulan 2016, Swadaya Blang Krueng untuk Pendidikan
15 November 2016
Bermula dari sulitnya anak-anak mendapat kursi di sekolah
kampung lain, warga Desa Blang Krueng, Aceh, gotong-royong bangun sekolah.
