TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla langsung bereaksi ketika sejumlah nama pengusaha yang merupakan kerabatnya, disebut di sejumlah media konon ada dalam dokumen Panama Papers. Jusuf Kalla mengatakan jika benar, nama keluarganya ada di Panama Papers bukan berarti mereka menghindari pajak. "Sama sekali tidak, semua saya suruh cek, pajaknya jelas," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 12 April 2016.

Nama kerabat Kalla yang disebut-sebut di media, ada dalam Panama Papers adalah Solihin Kalla (anak), Ahmad Kalla (adik), Aksa Mahmud (adik ipar), dan Erwin Aksa (keponakan). Menurut Jusuf Kalla, keberadaan nama kerabatnya itu adalah untuk tujuan bisnis. Mereka melakukan itu terutama pada awal 2000-an di saat perekonomian Indonesia mengalami kesulitan. Penggunaan perusahaan luar negeri adalah untuk mencari modal kerja serta untuk memudahkan ekspor keluar negeri.

Menurut Jusuf Kalla, umumnya pengusaha pada awal 2000 mencari alternatif menggunakan perusahaan luar negeri. Selain karena perusahaan dalam negeri mengalami krisis, banyak pula perusahaan dalam negeri yang di-black list karena tidak memenuhi syarat. "Seperti kasus adik saya, saya tanya, buat apa kamu bikin. Dia bilang wah saya lupa, cuma waktu itu buat tender letter of credit, supaya diterima, pakai perusahaan luar," kata Jusuf Kalla. Dia menambahkan, upaya semacam itu justru merupakan langkah penyelamatan perusahaan-perusahaan saat kondisi negara mengalami krisis.

Kalla mengatakan praktek menggunakan perusahaan luar negeri (offshore) adalah hal yang umum dilakukan dalam bisnis. Bahkan pemerintah juga melakukan hal yang sama, contohnya adalah Petral. Meskipun belakangan dibubarkan, keberadaan Pertal yang berbasis di Singapura itu bertujuan untuk memudahkan negosiasi pengadaan bahan bakar minyak. Penggunaan perusahaan luar negeri juga sering digunakan perusahaan untuk membeli pesawat dari luar negeri. "Jadi tidak semua salah. Jangan dikatakan nama yang ada di Panama Papers semua salah," katanya.

Apalagi, kata Jusuf Kalla, dokumen yang dikeluarkan International Consortium of Investigative Journalists telah memuat peringatan penyangkalan (disclaimer) bahwa tidak berarti semua nama yang ada di dokumen itu melanggar hukum. Karena itulah, kata Jusuf Kalla, nama-nama yang ada dalam Panama Papers tidak mesti melakukan klarifikasi, kecuali ada bukti yang bersangkutan berbuat salah. "Kalau ada bukti salah, orang tersebut boleh dipanggil pihak pajak," katanya.

Dari penelusuran Tempo yang memiliki akses langsung pada dokumen The Panama Papers, tidak ada nama-nama keluarga Jusuf Kalla di sana. Memang nama-nama keluarga Kalla ada dalam dokumen Offshore Leaks yang dirilis International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) pada 2013 silam.

AMIRULLAH

Catatan Koreksi: Pada Rabu 13 April 2016, berita ini dikoreksi untuk meluruskan informasi sebelumnya yang menyebutkan nama keluarga Jusuf Kalla masuk dalam The Panama Papers. Nama keluarga Kalla ada di Offshoreleaks, bukan Panama Papers. Redaksi mohon maaf atas ketidakakuratan ini.