Istri Siyono Mengaku Sering Mendapat Teror

Reporter

Editor

Elik Susanto

Rabu, 30 Maret 2016 22:14 WIB

Kerabat dan warga mengangkat keranda jenazah Siyono, setelah disalatkan di Brengkungan, Cawas, Klaten, Jawa Tengah, Ahad dinihari, 13 Maret 2016. Siyono merupakan terduga teroris yang meninggal dunia saat proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho

TEMPO.CO, Jakarta - Suratmi, istri Siyono, terduga teroris yang tewas dalam pengawalan Densus 88 Antiteror mengaku sering mendapat teror. Ia didatangi orang tidak dikenal dan dipaksa menandatangani surat, yang isinya dirinya ikhlas dan tidak menuntut kematian suaminya.

Anggota Komisioner Komnas HAM Siane Indriani mengatakan, ibu lima anak itu sejak awal sudah menyatakan tidak akan menandatangani surat itu. Ia tetap menginginkan jenazah suaminya diotopsi, mengingat kematiannya tidak wajar.

"Suratmi mengeluh bahwa hampir setiap hari ada orang yang minta untuk menandatangani surat damai agar ikhlas, tidak nuntut dan tidak meminta otopsi jasad Siyono," kata Siane di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta, Rabu, 30 Maret 2016.

Siane mencurigai ada peran aparat Desa Pogung-Cawas, Klaten, dalam kasus yang menimpa Suratmi. Aparat desa, kata dia, diduga turut menutup-nutupi kasus ini. Bahkan perangkat desa dan rokoh masyarakat sampai menggelar rapat dan membuat surat keputusan bersama.

"Warga di sana juga menolak otopsi. Kalau sampai diotopsi, Siyono dilarang dikuburkan kembali di desa itu," ujarnya.

Siyono adalah terduga teroris asal Klaten yang tewas saat sedang bersama Densus 88. Berdasarkan keterangan Polri, Siyono melawan saat berada di mobil menuju tempat persembunyian senjata yang hendak ditunjukkan.

Polri pernah merilis hasil otopsi jenazah Siyono: meninggal karena pendarahan di rongga kepala bagian belakang. Penyebab pendarahan terbentur jendela mobil saat dibawa anggota Densus untuk menunjukkan tempat persembunyian senjata.


Kemarin, pengurus Muhammadiyah bersama Komnas HAM bertemu dengan Suratmi. Pada kesempatan itulah Suratmi menyerahkan dua gepok uang pemberian polisi kepada Pengurus Muhammadiyah Yogyakarta pimpinan Busyro Muqoddas. Muhammadiyah kemudian ditunjuk sebagai kuasa hukum keluarga Siyono.

Sebelumnya, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti membantah memberikan sogokan uang kepada keluarga Siyono. Menurut Badrodin, dua gepok uang yang diberikan istri Siyono merupakan bagian dari uang bina. "Bukan menyogok, itu uang bina," katanya.

Badrodin tidak mempermasalahkan jika keluarga tidak menerima uang bina tersebut. Menurutnya, pemberian uang sebagai hal yang wajar dan tidak bermaksud apapun. "Itu bagian dari kemanusiaan, kalau tidak mau terima ya tidak apa-apa" katanya.

INGE KLARA SAFITRI

Berita terkait

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

1 hari lalu

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

3 hari lalu

Baznas - Muhammadiyah Gulirkan Program Pengembangan SDM Unggul

Kolaborasi antara Baznas dengan Muhammadiyah dalam pemanfaatan dana zakat, bisa memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan umat

Baca Selengkapnya

Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

4 hari lalu

Jika Prabowo Tunjuk Mendikbud dari Muhammadiyah, Darmaningtyas: Tak Masalah, Asal...

Darmaningtyas mengatakan tak masalah jika Mendikbud era Prabowo dari Muhammadiyah, asal tokoh tersebut berlatar belakang dunia pendidikan.

Baca Selengkapnya

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

4 hari lalu

Kata Ketum Muhammadiyah Soal Gugatan PDIP di PTUN

Apa kata Ketum Muhammadiyah soal gugatan PDIP di PTUN?

Baca Selengkapnya

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

8 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU

Baca Selengkapnya

Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

8 hari lalu

Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

Muhammadiyah menyatakan belum ada pembahasan soal formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

9 hari lalu

Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

Haedar Nashir puji Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang menerima hasil putusan MK.

Baca Selengkapnya

Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

9 hari lalu

Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara ihwal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

'Tragedi' Lebaran 2011, Opor Ayam Sudah Dibuat Penetapan Idul Fitri Mundur Sehari

21 hari lalu

'Tragedi' Lebaran 2011, Opor Ayam Sudah Dibuat Penetapan Idul Fitri Mundur Sehari

Masih ingat Lebaran 2011, saat pemerintah mundurkan sehari Idul Fitri. Emak-emak protes opor yang sudah dibuat tak jadi disantap esok hari.

Baca Selengkapnya

Fakta Lebaran 2024: Idul Fitri Bersamaan, Kecelakaan Fatal Contraflow, sampai Mbah Benu 'Telepon' Allah

24 hari lalu

Fakta Lebaran 2024: Idul Fitri Bersamaan, Kecelakaan Fatal Contraflow, sampai Mbah Benu 'Telepon' Allah

Lebaran 2024 diwarnai sejumlah fakta menarik, termasuk perayaan Idul Fitri 1445 H yang dilakukan bersamaan oleh Muhammadiyah dan pemerintah

Baca Selengkapnya