Baladhika Karya Bela Ketua DPR, Sebut Ada Kampanye Hitam  

Reporter

Rabu, 24 Februari 2016 01:44 WIB

Ketua Umum Ormas Sayap Partai Golkar, Baladhika Karya Nofel Saleh mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan perwakilan Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP), M. Adnan atas tuduhan pencemaran nama baik terkait dengan tuduhan gratifikasi Ketua DPR RI Ade Komarudin, 23 Februari 2016. Tempo/Ghoida Rahmah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Baladhika Karya Nofel Saleh melaporkan M. Adnan dan Rizwan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin.

"Kita mau konsultasikan ke penyidik, materi laporan sudah terpenuhi, tinggal kita lengkapi surat administrasi kuasa," ujar Nofel di Polda Metro Jaya, Selasa, 23 Februari 2016. Baladhika Karya merupakan ormas sayap Partai Golkar.

Nofel menjelaskan dia telah memenuhi kelengkapan surat kuasa dari Ade Komarudin dan meminta polisi melakukan penyidikan perkara itu.

Perwakilan Lembaga Advokasi Kebijakan Publik (LAKP), M. Adnan, dan perwakilan Himpunan Masyarakat Anti-Korupsi (HAMAK), Rizwan, mendatangi Mahkamah Kehormatan Dewan pada Selasa, 23 Februari 2016.

Keduanya menyebut Ade Komarudin menerima gratifikasi berupa pesawat jet mewah dan menyerahkan foto Ade di dalam pesawat jet tersebut bersama beberapa anggota DPR lain.

"Awalnya beredar foto-foto di media sosial. Karena itu, ada dugaan bahwa ada beberapa anggota DPR, termasuk Ketua DPR, menerima gratifikasi berupa pesawat jet mewah untuk keliling," kata Adnan.

Dia mengaku melaporkan Ade dengan tujuan agar lembaga negara termasuk DPR lebih berintegritas sehingga dipercaya rakyat. "Siapa yang bisa mengendalikan kami? Kami tidak ada hubungan apa pun dengan parpol," tuturnya. Adnan meminta MKD memanggil pihak-pihak terkait, khususnya pihak-pihak yang ada di dalam foto tersebut.

Nofel menjelaskan dia memberikan barang bukti perkara, di antaranya keterangan pers dari HAMAK dan LAKP. Serta keterangan media online tentang tanda terima laporan di MKD. "Jadi kita mau usut orang yang berbicara seenaknya harus tanggung jawab," ucapnya.

Menurut Nofel, tuduhan gratifikasi itu terkait dengan mulai memanasnya bursa pencalonan ketua umum Golkar. "Biasalah black campaign, di sini kita mau luruskan, tidak ada gratifikasi, sekarang kita buktikan," ujarnya.

GHOIDA RAHMAH | ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

1 jam lalu

RUU Penyadapan Masih Mandek di Tahap Perumusan oleh DPR

Pengesahan RUU Penyadapan mandek meskipun sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

18 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

2 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

4 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

4 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya