Kasus Lino, KPK Periksa Adik Eks Pimpinan Bambang Widjojanto  

Reporter

Selasa, 9 Februari 2016 16:19 WIB

Mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino (tengah) didampingi pengacaranya Maqdir Ismail (kiri) saat berada di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Gedung KPK, 5 Februari 2016. Pada pemanggilan sebelumnya, RJ Lino tidak dapat hadir akibat serangan jantung ringan yang membuatnya dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan Quay Container Crane (QCC) yang melibatkan mantan Direktur Utama PT. Pelindo II, Richard Joost Lino. Selasa hari ini, 9 Februari 2016, KPK memeriksa Senior Manager Peralatan PT Pelindo II, Haryadi Budi Kuncoro, yang juga adik kandung mantan pemimpin KPK Bambang Widjojanto.

"Dia diperiksa terkait pengadaan QCC sebagai saksi atas tersangka R.J. Lino," kata pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak. Yuyuk membenarkan jika Haryadi merupakan adik kandung dari Bambang Widjojanto.

Menurut Yuyuk, Haryadi Budi Kuncoro diperiksa sebagai saksi karena diduga diduga mengetahui proses pengadaan QCC pada 2010 di PT Pelindo II.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Lino sebagai tersangka pada Desember tahun lalu. Lino diduga telah menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait dengan proyek QCC tersebut.

Adapun modus yang dilakukan Lino versi KPK yakni ia memerintahkan pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II dengan menunjuk langsung perusahaan dari Cina, WHDHM, sebagai penyedia barang. Tiga unit QCC ini rencananya ditempatkan di Pelabuhan Panjang, Palembang, dan Pontianak. Karena penunjukan langsung ini, negara diduga mengalami kerugian mencapai Rp 60 miliar.

Atas perbuatan Lino, KPK menjerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pekan lalu, KPK memeriksa Lino. Penyidik mencecarnya sebanyak 15 pertanyaan. Kuasa hukum Lino, Maqdir Ismail mengatakan kliennya menjelaskan kepada penyidik bahwa tak ada yang salah dengan penunjukan langsung rekanan proyek QCC tersebut.

REZA ADITYA

Berita terkait

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

2 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

3 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

3 jam lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

3 jam lalu

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

6 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

7 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

Sebelumnya, KPK sedang menyidik dugaan korupsi rumah dinas DPR.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

10 jam lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

14 jam lalu

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

"Apa alasannya (Nurul Ghufron) mundur? Mari menghormati proses yang sekarang berjalan," kata Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

20 jam lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu

22 jam lalu

KPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu

KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Januari 2024 lalu terhadap Erik Adtrada Ritonga yang saat itu menjabat Bupati Labuhanbatu

Baca Selengkapnya