TEMPO Interaktif, Jakarta: Kepala Staf TNI Angkatan Udara yang baru, Marsekal Madya Herman Prayitno, memprioritaskan zero accident (tanpa kecelakaan) dalam operasi Angkatan Udara.“Apabila suatu operasi berhasil, awak pesawat harus kembali ke home base dengan selamat tanpa kecelakaan, istilahnya zero accident," katanya setelah serah terima jabatan dari Marsekal Djoko Suyanto di Skuadron 17 Pangkalan Udara Halim Perdana Kusumah, Jakarta, kemarin.Herman mengakui angkatannya belum berhasil mencapai zero accident. Adapun untuk kesiapan pesawat, Angkatan Udara sudah menyusun rencana strategis selama lima tahun. Tahun ini, jumlah pesawat ditambah hingga 60 persen. Pada 2005, jumlah pesawat hanya 45-50 persen. Ia juga berjanji memperjuangkan penambahan anggaran untuk perbaikan dan pengadaan pesawat, jika pemerintah memiliki dana cadangan. Untuk kesejahteraan prajurit, Herman akan mengupayakan menyediakan perumahan untuk prajurit melalui koperasi.Fanny
Berita terkait
KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
1 hari lalu
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca SelengkapnyaKPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi
24 hari lalu
KPK mengawal program transisi energi yang dijalankan PT PLN Persero agar terhindar praktik-praktik korupsi.
Baca SelengkapnyaLKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum
33 hari lalu
LKPP menyebut e-Katalog Versi 6 memberikan kemudahan bagi para stakeholder dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.
Baca SelengkapnyaKorupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog
56 hari lalu
Stranas PK KPK mencatat bahwa sektor pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah menjadi ladang praktik korupsi yang tumbuh subur di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR
57 hari lalu
KPK menyebut jumlah tersangka yang terlibat kasus dugaan korupsi rumah dinas DPR di Sekretariat Jenderal DPR lebih dari dua orang.
Baca SelengkapnyaI2SPE by Ayooklik: Jembatan Keberlanjutan dan Inovasi Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa
4 November 2023
Acara ini memberikan pengetahuan baru kepada para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia
Baca SelengkapnyaKPK Periksa Wali Kota Bima Setelah Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
5 Oktober 2023
KPK memanggil Wali Kota Bima HM Lutfi atas perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dan gratifikasi
Baca SelengkapnyaLuhut Dorong Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Saya Yakin Praktik Korupsi Akan Turun
19 September 2023
Luhut Pandjaitan mengapresiasi progres penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik atau RUU PBJ.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Wali Kota Bima Sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
29 Agustus 2023
KPK mulai menelisik dugaan korupsi yang menjerat politikus Golkar itu sejak 25 Juli 2023.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Kantor Wali Kota Bima
29 Agustus 2023
Juru Bicara KPK, Ali Fikri membenarkan KPK saat ini sedang melakukan penggeledahan di Kantor Wali Kota Bima, NTB
Baca Selengkapnya
