Terungkap, Baasyir Tak Sepaham dengan Aman Abdurrahman

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Selasa, 26 Januari 2016 05:29 WIB

Terpidana Abu Bakar Ba'asyir (kiri), mengikuti sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cilacap, Jateng, 26 Januari 2016. Sidang kedua ini menghadirkan lima saksi dan dua alat bukti. ANTARA/Idhad Zakaria

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Pengacara Muslim Mahendra Data mengatakan Abu Bakar Baasyir tak pernah sepaham dengan Aman Abdurrahman. Menurut dia, perbedaan yang sangat prinsipal adalah soal pandangan terhadap hukum nasional. "Abu Bakar masih memakai hukum nasional, sementara Aman tidak mau sama sekali," ucapnya saat dihubungi Tempo, Senin, 25 Januari 2016.

Karena itu, Aman tak pernah mau didampingi pengacara untuk dibela secara hukum. "Menurut dia, hukum nasional kita tidak sesuai dengan syariah Islam," ujarnya. Mahendra menanggapi pemberitaan bahwa Aman kerap berkomunikasi dengan Baasyir. Keduanya disebut terlibat dalam teror bom di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Mahendra menegaskan, tidak ada komunikasi yang terjalin di antara keduanya. Ia menampik tudingan bahwa Baasyir masih kerap berkomunikasi dengan Aman, bahkan melalui saluran telepon. "Hebat dong kalau bisa berkomunikasi. Coba buka rekamannya kalau memang ada komunikasi via telepon," tuturnya. "Itu tidak logis."

Ia juga menepis kabar yang menyebutkan Baasyir sering berkomunikasi atau melakukan pengajian bersama Aman saat di penjara. Menurut Mahendra, para narapidana tidak bebas berkeliaran di lingkungan lembaga pemasyarakatan. "Itu LP, bukan hotel yang mudah saling bertemu. Coba masuk dulu deh, biar bisa merasakan," ujarnya.

Karena itu, kata Mahendra, Baasyir tidak tahu-menahu soal rencana teror bom di kawasan Sarinah tersebut, yang diduga melibatkan Aman. "Setelah mendengar kabar bom di Sarinah, Ustad Abu langsung berkata, ini nanti saya yang difitnah lagi," ucap Mahendra.

Dia menduga ada pihak-pihak yang sengaja membuat serangan menjelang proses hukum Baasyir dilaksanakan. Seperti pada teror bom Bali I, JW Marriot, dan bom Bali II. "Itu semua terjadi menjelang kami sidang atau mengajukan PK (peninjauan kembali)," katanya. "Jangan-jangan memang ada pihak yang benci kepada Ustad Abu karena merasa tersaingi, sehingga menjadikannya sebagai kambing hitam."

DEWI SUCI RAHAYU




Video Terkait:

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

6 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

7 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

19 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya