TEMPO Interaktif, Jakarta: Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Sutanto mengatakan bahwa utusan dari Direktur Intel dan Keamanan Polda Metro Jaya melakukan tugas di DPR adalah untuk pengamanan anggota DPR dan juga mencari informasi tentang kasus penganiayaan terhadap anggota Komisi I. "Pengiriman intel Polda Metro Jaya adalah untuk mencari informasi tentang Komisi I, juga untuk melakukan pengamanan terhadap anggota DPR," ujar Sutanto saat akan mengikuti rapat paripurna bidang Polhukkam mengenai perkembangan masalah Papua dan kerjasama bilateral RI-Timor Leste di kantor Kementerian Polhukkam Jakarta, Rabu.Terkait dengan indikasi bahwa kepolisian Republik Indonesia digunakan sebagai alat kekuasaan guna melancarkan kebijakan-kebijakan pemerintah, Kapolri mengatakan kekhawatiran itu tidak perlu ada karena jika polisi bertindak atas nama kekuasaan. "Kepolisian sendiri yang akan rugi," ujarnya. Kepolisian Daerah Metro Jaya kemarin mengeluarkan surat penyelidikan terhadap kegiatan dua fraksi DPR yang tengah menginvestigasi dugaan penyelewengan impor beras. Kedua fraksi itu, PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera, adalah pengusul utama hak angket bagi kebijakan pemerintah atas impor beras.Eko Nopiansyah
Hak Angket Impor BerasPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan | PDIPPolriPartai Keadilan Sejahtera | PKSDPR
Berita terkait
Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
1 hari lalu
Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.
Baca SelengkapnyaPengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas
1 hari lalu
Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.
Baca SelengkapnyaKPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri
1 hari lalu
Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
1 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
2 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
2 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
3 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaWacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
3 hari lalu
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Baca SelengkapnyaFathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
3 hari lalu
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
3 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
Baca Selengkapnya
