TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) untuk Badan Restorasi Gambut (BRG) pada 6 Januari 2016. Badan ini bertujuan agar hutan gambut di Indonesia yang terus menerus mengalami kebakaran, bisa kembali asri. Selain itu, Presiden Jokowi juga menunjuk Nazir Foead sebagai Kepala Badan ini.

Badan Restorasi Gambut adalah lembaga non struktural yang dibuat Jokowi untuk mengatasi kerusakan lahan gambut dan mencegah kebakaran hutan. "Saya ingin memperkenalkan insinyur Nasir Foead yang saya minta untuk bantu saya sebagai pimpinan Badan Reformasi Gambut ini. Saya minta Nazir Foead untuk koordinasikan dan fasilitasi restorasi gambut yang ada di beberapa provinsi," ujar Jokowi pada konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 13 Januari 2016.

Provinsi yang dimaksud adalah Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Papua. "Saya memandang Nasir Foead memiliki kompetensi, pengalaman dalam melakukan restorasi hutan dan gambut. Terutama kemampuan untuk koordinasikan dengan kementerian lembaga dan jejaring lembaga internasional," kata Presiden Jokowi lagi.

Nazir Foead adalah mantan Direktur Konservasi organisasi World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia yang bergerak aktif pada pencarian dana untuk restorasi hutan. Ia juga pernah terjun langsung ke lapangan untuk meninjau hutan. Lulus UGM tahun 1995, Nazir banyak berkecimpung di bidang Konservasi Sumber Daya Manusia.

Ia bekerja di Climate and Land Use Alliance (CLUA) sebagai pimpinan program Indonesia sejak tahun 2014. Sebelumnya, ia bekerja di WWF Indonesia sebagai Direktur Konservasi selama tiga tahun. Nazir juga bergabung dengan Kamar Dagang Indonesia dan menjadi Wakil Ketua Kontap Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim 2011-2013.

Jokowi mengaku memilih Nazir karena kompetensi dan pengalaman dalam melakukan restorasi hutan dan gambut. "Terutama juga kemampuan untuk berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan jejaring lembaga internasional," ujar Jokowi.

Lebih lanjut Jokowi meminta agar Badan Restorasi Gambut segera membuat rencana aksi dan melaksanakannya untuk membuktikan dan meyakninkan dunia bahwa Indonesia bersungguh-sungguh mengatasi kerusakan hutan dan lahan gambut.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan BRG terdiri dari kepala, sekretaris badan, dan empat deputi. Badan ini, kata dia, akan didukung oleh tim pengarah teknis yang terdiri atas para gubernur, dirjen dan deputi yang berjumlah sampai 26 orang. "Termasuk sekitar 30 unit dari kelompok eselon 1," kata dia.

Lembaga ini, kata Siti, akan bertugas sampai 31 Desember 2020.

TIKA PRIMANDARI