TEMPO Interaktif, Jakarta: Anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat, Sutjipto, menilai Pemerintah kurang hati-hati dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. ?Kenapa harus menggunakan kata-kata Pemerintahan Aceh? Apa bedanya dengan pemerintahan di provinsi lain?? kata Sutjipto dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Dalam Negeri di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin.Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga mengingatkan, Nota Kesepahaman antara Pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus 2005 bisa mengakibatkan Aceh melepaskan diri dari Indonesia. Menurut dia, GAM adalah gerakan separatis yang secara jelas ingin merdeka.Sutjipto mengkritik sikap Wakil Presiden yang mengunjungi pimpinan GAM, Hassan Tiro, di Swedia. ?Wakil Presiden datang ke negara asing, dan tidak ditemui pimpinan GAM. Serendah itukah Pemerintah menjaga martabat bangsa?? kata Sutjipto. Ia juga menyesalkan sikap Pemerintah yang tidak melibatkan Parlemen dalam Nota Kesepahaman yang melibatkan pihak asing.Pramono