TEMPO Interaktif, Jakarta: Puluhan pengunjuk rasa yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Untuk Pendidikan Politik Hukum dan HAM Indonesia, Senin (6/2) pagi menggelar aksi di gerbang belakang Komplek MPR/DPR, Senayan, Jakarta. Mereka menuntut Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin dan Sekretaris Jenderal Hasanuddin mundur dari jabatan mereka.Aksi damai itu berlangsung dalam penjagaan ketat polisi. Dalam pernyataan sikapnya, Gempita menuduh Hamid melanggar Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Gempita mengaku memiliki data bahwa departemen itu menunjuk langsung PT Mustika Data Mas sebagai penyelenggara proyek pengadaan sistem foto terpadu paspor.Itu sebabnya, mereka pun meminta 104 Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia dan 19 Kantor Perwakilan Imigrasi di luar negeri menolak proyek itu.Wahyu Dhyatmika
Berita terkait
KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
2 hari lalu
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca SelengkapnyaKPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi
25 hari lalu
KPK mengawal program transisi energi yang dijalankan PT PLN Persero agar terhindar praktik-praktik korupsi.
Baca SelengkapnyaYassonna Laoly Rombak Jabatan di Kemenkumham: Reynhard Silitonga Jadi Irjen, Posisi Dirjen PAS Kosong
27 hari lalu
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly melantik 18 pejabat hasil perombakan di Kemenkumham hari ini
Baca SelengkapnyaLKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum
34 hari lalu
LKPP menyebut e-Katalog Versi 6 memberikan kemudahan bagi para stakeholder dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.
Baca SelengkapnyaKorupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog
57 hari lalu
Stranas PK KPK mencatat bahwa sektor pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah menjadi ladang praktik korupsi yang tumbuh subur di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR
58 hari lalu
KPK menyebut jumlah tersangka yang terlibat kasus dugaan korupsi rumah dinas DPR di Sekretariat Jenderal DPR lebih dari dua orang.
Baca SelengkapnyaPungli di Rutan KPK, Sekjen Segera Tindaklanjuti Putusan Pelanggaran Etik dari Dewas
17 Februari 2024
Dalam langkah mitigasi, lembaga antirasuah telah melakukan rotasi kepada para pegawai yang terlibat perkara pungli di rutan KPK ke unit kerja lain.
Baca SelengkapnyaVonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara
19 Januari 2024
Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan
Baca Selengkapnya513 Narapidana di Jawa Barat Dapat Remisi Natal, 29 dari Kasus Korupsi
26 Desember 2023
Kepala Kanwilkumham Jawa Barat saat meninjau Lapas Kelas IIA Bekasi: 3 di antara yang mendapat remisi Natal langsung bebas.
Baca SelengkapnyaKPK Periksa Dirjen Kemenkumham sebagai Saksi Kasus Eddy Hiariej
19 Desember 2023
KPK memeriksa Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar sebagai saksi kasus dugaan rasuah yang menyeret eks Wamenkumhan Eddy Hiariej.
Baca Selengkapnya
