TEMPO Interaktif, Jakarta:Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Temenggung, menjelaskan kedatangannya di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta hanya untuk dimintai keterangan terkait dugaan penjualan saham dan harta negara yang menimbulkan kerugian."Saya hanya dimintai keterangan berkaitan dengan penjualan saham dan aset Rajawali III," tukas Syafruddin usai menjalani pemeriksaan selama sekitar delapan jam di Kejaksaan Tinggi.Ia mengaku tidak mengetahui sebelumnya adanya kasus atau laporan penyimpangan penjualan aset pabrik gula milik negara itu di Gorontalo. "Saya kira nggak, saya tidak tahu," katanya seraya terburu-buru memasuki mobilnya.Syafruddin hari ini menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi pada kasus penjualan aset negara di Pabrik Gula PT Rajawali III Gorontalo. Berdasarkan temuan Kejaksaan Tinggi, nilai aset tersebut saat pembelian sekitar Rp 600 miliar, namun BPPN melelangnya hanya Rp 84 miliar.Hingga usai menjalani pemeriksaan Syafruddin belum ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaan sejauh ini hanya mengenai materi dan belum terlalu detail.Ami Afriatni
Berita terkait
Selain Anies, Jokowi Ternyata Juga Pernah Singgung Kepemilikan Lahan Prabowo di Debat Capres 2019
10 Januari 2024
Jokowi juga pernah singgung kepemilikan lahan Prabowo di Debat Capres 2019.
Baca SelengkapnyaLelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya
18 Desember 2023
KPK menggelar lelang atas barang sitaan hasil gratifikasi dalam Hakordia 2023. Begini tata cara dan syarat mengikuti lelangnya.
Baca SelengkapnyaMomentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi
13 Desember 2023
Ahli Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) khususnya dalam pemberantasan korupsi kurang greget.
Baca SelengkapnyaMomentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan
13 Desember 2023
Herdiansyah Hamzah menulai kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi yang masih mengecewakan publik jika dilihat secara kualitatif.
Baca SelengkapnyaKPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi
12 Desember 2023
Ini tentang aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir
12 Desember 2023
KPK mengatakan telah mengundang semua insan KPK melalui email kantor, termasuk kepada Ketua nonaktif Firli Bahuri. Tapi Firli tak hadir.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan
12 Desember 2023
Presiden Jokowi meminta DPR segera membahas dan menyelesaikan RUU Perampasan Aset. Mekanisme untuk pengembalian kerugian negara.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Banyak Pejabat Ditangkap tapi Tak Hentikan Korupsi di Indonesia
12 Desember 2023
Presiden Jokowi mengatakan sudah terlalu banyak pejabat Indonesia yang ditangkap dan dipenjarakan karena korupsi.
Baca SelengkapnyaKetua KPK Nawawi Pomolango Sebut Butuh Sinergi untuk Berantas Korupsi
12 Desember 2023
Nawawi Pomolango mengatakan, sinergi gerak dari seluruh elemen bangsa harus kembali dipimpin untuk melakukan pemberantasan korupsi bisa bergerak maju.
Baca SelengkapnyaHari Antikorupsi Sedunia, Saut Situmorang Minta Independensi KPK Dikembalikan
12 Desember 2023
Saut Situmorang mengatakan hal yang perlu direfleksikan KPK di Hari Antikorupsi, seperti mengembalikan independensi KPK.
Baca Selengkapnya
