TEMPO Interaktif, Semarang:Empat pemerintah daerah, yakni Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Pemerintah Kabupaten Blora, hari ini menandatangani nota kesepahaman (MoU) pembagian participating interest (PI) dalam Blok Cepu di Wisma Perdamaian Semarang.Nota kesepahaman tersebut ditandatangai Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto, Gubernur Jawa Timur Imam Utomo S, Bupati Blora Basuki Widodo dan Bupati Bojonegoro, Mochamad Santoso.Turut menyaksikan penandatanganan tersebut adalah Ketua DPRD Jawa Tengah Murdoko, Ketua DPRD Jawa Timur Fathorasjid, Deputi Umum Badan Pelaksana Migas Bangun Usman Harahap, perwakilan dari Pertamina, perwakilan dari ExxonMobile, perwakilan dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia, serta jajaran muspida keempat pemerintah daerah.Dalam nota kesepakatan tersebut, keempat daerah sepakat membagi 10 persen PI yang menjadi hak daerah, yakni Pemerintah Provinsi Jateng (1,09 persen), Pemerintah Provinsi Jatim (2,24 persen), Pemerintah Kabupaten Blora (2,18 persen), dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (4,48 persen). Kesepakatan tersebut tak jauh dari yang direkomendasikan oleh Ikatan Ahli Geologi Indonesia berdasarkan besarnya kandungan yang terdapat di Bojonegoro dan Blora."Hasil kesepakatan empat pemerintah daerah ini segera kita sampaikan kepada presiden untuk segera ditetapkan, kata Mardiyanto.sohirin
Berita terkait
Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas
3 Oktober 2017
Pemerintah diminta segera mengambil sikap ihwal revisi Undang-undang Minyak dan Gas. Pengurus Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Migas Bambang Dwi Djanuarto?menilai pemerintah kurang responsif dalam menyelesaikan revisi UU Migas.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Migas Akan Atur Badan Usaha Khusus Migas
19 Februari 2017
Badan Usaha Khusus ini, menurut Kurtubi, berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
Baca SelengkapnyaIni Kewenangan Pemerintah Daerah di Wilayah Blok Migas
18 Januari 2017
Pemerintah daerah harus mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan.
Baca SelengkapnyaKrisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas
22 November 2016
DPR diharapkan sudah membuat rancangan revisi Undang-undang Migas sebelum masa sidang berakhir.
Baca SelengkapnyaMigas: Pemerintah Bebankan Pajak di Kegiatan Eksploitasi
29 Agustus 2016
Pemerintah ingin membebankan pajak hanya pada kegiatan eksploitasi melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Migas
20 Agustus 2016
Pengelolaan migas seharusnya terlebih dahulu diberikan kepada Pertamina sebagai perusahaan milik negara.
Baca SelengkapnyaPerubahan Beleid Gas, Tata Niaga Gas Jalan di Tempat
3 Agustus 2016
Perubahan beleid tata kelola gas belum menunjukkan perkembangan
Baca SelengkapnyaKPK Minta Jokowi Revisi UU Tata Kelola Migas
13 Januari 2016
KPK telah mengirimkan surat rekomendasi revisi UU Tata
Kelola Migas dan Kontrak Kerja Sama kepada Presiden pada 16
Desember 2015.
Reformasi Kelembagaan Tata Kelola Migas
10 Juli 2015
Mengesahkan undang-undang baru sebagai pengganti atau revisi UU Minyak Bumi dan Gas (Migas) Nomor 22 Tahun 2001 adalah hal mendesak yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan DPR pada akhir tahun ini. Mengingat undang-undang ini telah mengalami tiga kali uji materi Mahkamah Konstitusi (2003, 2007, dan 2012), di mana Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembatalan banyak pasal dari undang-undang tersebut.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Usulkan Tiga Kaki Pengelolaan Migas
22 Mei 2015
SKK Migas harus badan khusus yang tidak bisa diintervensi pemerintah. Bahan untuk RUU Migas.
