TEMPO Interaktif, Balikpapan:Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang pengaturan penggunaan mobil dinas anggota legislatif menimbulkan permasalahan baru di lingkungan DPRD Balikpapan. Sejumlah anggota DPRD Balikpapan yang mempergunakan fasilitas mobil dinas dewan, menolak mentaati pemberlakuan SE Mendagri tersebut.Karena dianggap bertentangan dengan ketentuan PP No 37 tahun 2005 tentang pengaturan tunjangan legeslatif. "SE Mendagri ini bertentangan dengan ketentuan hukum di atasnya. Karenanya kami menolak mengembalikan mobil dinas kepada pemerintah daerah,"kata Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Ali Mansyur. Kesepakatan penolakan pemberlakuan SE Mendagri, menurut Ali, telah menjadi keputusan DPRD lainnya di Indonesia. Berdasarkan hasil pertemuan bersama dalam Asosiasi DPRD se Indonesia baru-baru ini diperoleh kesepakatan bersama menyikapi permasalahan penggunaan mobil dinas dewan. Para perwakilan legislatif daerah sepakat dengan menyatakan menolak pemberlakuan SE Mendagri tersebut. Persatuan legeslatif daerah seluruh Indonesia ini mengacu kepada adanya landasan hukum PP 37 telah diatur seluruh anggota legislatif berhak mendapatkan fasilitas mobil dinas sesuai kemampuan daerah. Sg. Wibisono