Bambang Widjojanto Sebut KPK Akan Mati tanpa Pimpinan Baru

Reporter

Editor

Agoeng Wijaya

Senin, 14 Desember 2015 19:03 WIB

Wakil ketua KPK nonaktif Bambang Widjojanto bersama korban kriminalisasi kasus surat pembaca Kho Seng Seng, berbicara dalam diskusi gelar perkara pemidanaan yang dipaksakan dalam kasus kriminalisasi, di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 15 Mei 2015. Diskusi tersebut mengkritisi kasus kriminalisasi yang dilakukan aparat untuk melaksanakan penegakan hukum dengan cara upaya paksa. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Bambang Widjojanto, Wakil Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat menyegerakan pemilihan pimpinan KPK. Pasalnya, pada 16 Desember nanti masa jabatan pimpinan KPK saat ini akan berakhir. “Kalau tidak dilantik sampai tanggal 16 (Desember) nanti, berarti KPK kosong dan tidak punya dasar hukum untuk menindak karena tidak memiliki ketua,” kata Bambang dalam diskusi "Quo Vadis KPK? Masa Depan Pemberantasan Korupsi" yang diselenggarakan Pemuda Muhammadiyah di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Senin, 14 Desember 2015.

Bambang menuturkan, tanpa kehadiran seorang pimpinan, legalitas KPK akan dipertanyakan. “Makanya kalau sampai 16 Desember nanti KPK masih belum ada pemimpin, ya sama saja mati. Almarhum sudah,” ujarnya.

Menurut Bambang, pelaksana tugas tidak serta-merta dapat menjalankan tugas. Dirinya menyebut pelaksana tugas tidak memiliki landasan hukum. “Itu bahaya kalau pelaksana tugas tetap menjalankan tugasnya,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Aziz Syamsudin mengatakan pihaknya masih punya cukup waktu untuk memilih lima pemimpin KPK periode 2015-2019. Menurut dia, DPR punya waktu tiga bulan sejak nama-nama calon pemimpin KPK diserahkan ke legislatif oleh Presiden Joko Widodo.

Dia mengatakan dua pemimpin KPK yang permanen, yakni Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain, segera berakhir masa tugasnya pada 16 Desember mendatang. Namun, menurut Aziz, masih ada tiga pelaksana tugas pemimpin KPK, yakni Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi Sapto Pribowo, yang tetap bertugas sampai terpilihnya pimpinan KPK baru.

Aziz berujar tidak ada kekhawatiran KPK akan dilemahkan karena kekosongan pimpinan. "KPK tidak akan dikebiri, akan stagnan, tidak. Secara undang-undang legal formal, bisa jalan," tuturnya.

Komisi Hukum menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap sepuluh calon pemimpin KPK mulai hari ini hingg 16 Desember mendatang. Ujian tersebut didahului tes makalah pada Jumat, 4 Desember 2015.

BAGUS PRASETIYO | LINDA TRIANITA

Berita terkait

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

2 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

5 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

9 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

10 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

16 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

21 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

1 hari lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya