Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) berbincang dengan Megawati Soekarnoputri (tengah) dan Ketua MPR Zulkifli Hasan (kiri) usai acara Simposium Kebangsaan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Desember 2015. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri masih menganggap dirinya seorang presiden. Di depan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mega melontarkan guyonan yang menyebutkan seorang ketua umum partai sama halnya dengan seorang presiden yang bisa mengatur kebijakan.
"Saya suka guyon dengan Pak JK dan Jokowi, 'saya ini presiden juga loh'," kata Mega dalam acara Simposium Kebangsaan di Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Desember 2015. "Meski ketua umum partai apalagi kan. Ini bukannya sombong. Ini beneran."
Kalla yang juga hadir dalam acara itu hanya tersenyum mendengar pernyataan Mega. Dalam pidatonya itu Mega mencurahkan hatinya yang selalu dirisak media. Menurut dia, wartawan senang sekali merisak dengan memuat berbagai berita yang tak seimbang.
Mega juga kembali berkelakar soal minimnya alat persenjataan yang dimiliki TNI. "Meski dibelikan itu Pak JK alutsista yang ada. Aduh ampun deh. Jadi kalau suatu saat Singapura nerbangin pesawatnya ke Indonesia keok kita, karena alutsista Singapura ketimbang Indonesia lebih bagus. Malu kita."
Dia juga berkelakar soal adanya singkatan huruf yang banyak sekali ditemukan di setiap kementerian. Menurut dia, singkatan itu mencerminkan budaya malasnya orang Indonesia.
"Misalnya, singkatan alutsista, itu kan apa saat itu saya belum tahu apa artinya ketika saya masih menjabat sebagai wakil presiden," ujarnya. "Makanya saya pusing sekarang dan enggak mau jadi presiden. Saya serahkan saja ke Pak Kalla dan Pak Jokowi."
Dalam kesempatan itu, Mega juga menyinggung soal implementasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang semakin menyimpang setelah mengalami empat kali amandemen. Dia mencontohkan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang semakin terbatas. Akibatnya, Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tak lagi menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Mari kita kaji ulang. Kalau dulu, GBHN itu konsep, begitu juga dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)," ujar Mega. "Kalau zaman Bung Karno itu ada pembangunan semesta. Yang sekarang ditiru Cina."
