Penuhi Permintaan Setya Novanto, Sidang MKD Ditunda

Reporter

Senin, 7 Desember 2015 11:02 WIB

Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan voting dalam rapat internal terkait kasus Setya Novanto di Ruang Rapat MKD, Gedung Parlemen, Jakarta, 1 Desember 2015. TEMPO/Angelina Anjar Sawitri

TEMPO.CO, Jakarta - Persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dengan agenda pemeriksaan terlapor Ketua DPR Setya Novanto diputuskan ditunda, dari yang seharusnya pukul 09.00 WIB menjadi pukul 13.00 WIB. Keputusan ini diambil dalam rapat pimpinan MKD yang digelar setelah Setya Novanto mengirimkan surat permohonan penundaan persidangan.

"Sehubungan dengan adanya kegiatan yang tak bisa saya tinggalkan," kata Ketua MKD Surahman Hidayat saat membacakan surat permohonan Setya di ruang rapat MKD, Senin, 7 Desember 2015.

Namun hal berbeda dikatakan anggota MKD, Sufmi Dasco Ahmad, sebelum rapat pimpinan dimulai. "Ada permintaan surat dari Pak Setya Novanto agar sidang ditunda sampai pukul 13.00 WIB karena kelelahan," ucapnya.

Rapim tak dihadiri semua anggota MKD. Akbar Faizal, anggota MKD lain, menuturkan penundaan ini terbilang mendadak. "Tiba-tiba saya mendapatkan SMS dari Sekretariat MKD bahwa sidang diundur menjadi pukul 1 siang tanpa alasan dan penjelasan pengundurannya," katanya. Surat mendadak dari Setya membuat MKD mengadakan rapat pimpinan yang kemudian memutuskan menerima permintaan Setya tersebut.

Hari ini merupakan jadwal persidangan Setya Novanto atas dugaan pelanggaran etik. Pemanggilan Setya hari ini diputuskan MKD pada Jumat lalu setelah memeriksa saksi Maroef Sjamsoeddin, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.

Setya dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke MKD. Saat melapor, Sudirman melampirkan bukti rekaman percakapan antara Setya, Maroef, dan pengusaha Riza Chalid.

EGI ADYATAMA







Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

13 menit lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

6 jam lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

2 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya