TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pencatutan nama kepala negara oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto dalam pertemuan membahas perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia merupakan upaya merugikan negara yang luar biasa.
"Begitu beraninya. Ini skandal terbesar yang pernah terjadi karena melibatkan banyak pejabat tinggi," kata Kalla saat membuka acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat, Jakarta, Kamis, 3 Desember 2015. Dia mengapresiasi dibukanya sidang pelanggaran etik oleh Setya yang dilakukan Mahkamah Kehormatan Dewan. "Kalau kita dengar semalam, ini tragis, ada sekelompok pejabat dan pengusaha yang coba merugikan negara."
MKD akhirnya menyidangkan dugaan pelanggaran etik oleh Setya dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Dalam sidangnya semalam, MKD mengundang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said sebagai pengadu.
Pada kesempatan itu, Mahkamah memperdengarkan rekaman suara Setya, Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha Riza Chalid dalam sebuah pertemuan.
Mereka diduga tak hanya mencatut nama Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. Nama Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto juga disebut-sebut. (Lihat videoMereka yang Disebut: Dari Prajurit Hingga Presiden Direktur PT Freeport Indonesia)
Kalla menuturkan hal yang terungkap dalam sidang MKD semalam hanya sebagian kecil. Artinya, ujar dia, masih banyak bagian dari kasus ini yang belum terungkap. Untuk itu, dia meminta lembaga penegak hukum bekerja lebih keras. "Harus ada upaya yang lebih serius."
