Kisruh Helikopter Presiden, Tantowi: Dewan Tak Pernah Bahas

Reporter

Selasa, 1 Desember 2015 14:17 WIB

Tantowi Yahya.TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi masalah pertahanan, Tantowi Yahya, membenarkan jika pembelian helikopter VVIP TNI Angkatan Udara masuk dalam rencana modernisasi alat utama sistem persenjataan TNI AU tahun 2014-2019. Komisi Pertahanan pun menyetujui adanya pengadaan helikopter baru untuk orang-orang penting Indonesia.

Tapi yang menjadi masalah, kata Tantowi, sampai saat ini Komisi I DPR belum pernah membicarakan rencana pembelian helikopter VVIP dengan pemerintah. Pernyataan Tantowi ini bertolak belakang dengan pernyataan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna mengenai pembelian helikopter AgustaWestland AW-101. "Kami belum ada pembicaraan soal itu," kata politikus Partai Golkar ini di Gedung DPR, Selasa, 1 Desember 2015.

Tantowi juga tak yakin dengan pengakuan TNI AU yang telah melakukan pembelian AgustaWestland. Alasannya, Komisi I belum pernah menyetujui dana untuk membeli helikopter buatan Italia tersebut.

Ia pun menyayangkan langkah pemerintah dan TNI AU yang lebih tertarik membeli helikopter dari luar negeri ketimbang produksi PT Dirgantara Indonesia. Padahal perusahaan pelat merah ini bisa memproduksi helikopter VVIP. Helikopter VVIP TNI AU Super Puma merupakan buatan PTDI.

Sesuai rencana, Komisi I DPR akan bertemu dengan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna, Rabu besok. Agenda pertemuan antara DPR dan TNI AU ini akan membicarakan Bandara Halim Perdanakusuma. Tapi Tantowi mengatakan ada kemungkinan masalah pembelian helikopter VVIP ikut dibahas. "Kami akan lihat dinamika besok untuk bertanya soal helikopter," katanya.

INDRA WIJAYA


Baca juga
3 Hal Ini yang Bikin Ketua DPR Setya Novanto Sulit Ditolong!
Penjara Dijaga Buaya: Kenapa Bandar Narkotik Tak Akan Takut?

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya