Pemerintah Tak Persoalkan Kesepakatan GAM dengan Malaysia
Reporter
Editor
Senin, 16 Januari 2006 08:39 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Mantan aktivis Gerakan Aceh Merdeka, menurut Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Djalil, boleh mempunyai hubungan ekonomi dengan negara lain. "Karena mantan aktivis GAM mempunyai hak-hak yang sama dengan negara lain," ujarnya kepada Tempo melalui telepon di Jakarta, Minggu.Ia dimintai komentar atas penandatanganan kesepakatan GAM dengan perusahaan pengangkutan laut Malaysia, ASDP, untuk membuka jalur laut Kuala Lumpur-Aceh. Kesepakatan diteken di Kuala Lumpur, Minggu.Sofyan mengaku belum tahu soal kesepakatan itu, Namun, menurut dia, hubungan ekonomi antara daerah dengan luar negeri adalah hal biasa. Ia mencontohkan hubungan antara Medan dan Malaysia. "Namun karena yang tanda tangan GAM, mungkin orang akan bertanya apa maksudnya," ujar Sofyan.Ia menyatakan, yang penting adalah para aktivis GAM itu bertindak sebagai apa. "Harus jelas atas nama siapa mereka meneken kesepakatan," tuturnya.Kepala Desk Aceh dan Poso Kementrian Politik, Hukum dan Keamanan Demak Lubis pun belum mengetahui hal ini. Namun, menurut dia, mantan aktivis GAM belum boleh menandatangani kesepakatan semacam itu."Seharusnya kan pemerintah Aceh. Kalau sekarang mereka (aktivis GAM) tanda tangan, mereka mewakili siapa," ujar Demak. fanny febiana