TEMPO Interaktif, Banda Aceh:Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Pemerintah Republik Indonesia, dan Aceh Monitoring Mission (AMM), sepakat untuk membahas tentang kasus tahanan GAM yang sampai saat ini masih belum mendapat amnesti. Pembahasan itu dilakukan dalam pertemuan Komisi Pengaturan Keamanan (COSA) ke-27, di Banda Aceh, Sabtu sore, 14 Januari.Pertemuan itu dipimpin langsung oleh Pieter Feith, Ketua AMM. Dari pemerintah diwakili oleh Jenderal Bambang Dharmono dan delegasi GAM oleh Irwandi Yusuf.Dalam siaran pers AMM disebutkan, pertemuan tersebut mendiskusikan kasus-kasus amnesti yang dipersengketakan. Menurut Nota Kesepahaman Helsinki, ayat 3, pemerintah akan memberikan amnesti kepada semua orang yang telah berpartisipasi dalam aktivitas GAM. Tahanan politik dan tahanan yang ditahan karena konflik akan dibebaskan tanpa syarat. "Pihak-pihak sepakat untuk membuat kemajuan sedapat mungkin pada 15 Februari 2006," tulis Kirsten Mogensen, pejabat pers AMM.Dari data yang dikeluarkan GAM, tercatat sebanyak 116 anggota GAM masih berada di penjara di Sumatra dan Jawa. Irwandi Yusuf menyebutkan, mereka seharusnya sudah dibebaskan pada 31 Agustus lalu, saat tenggat pemberian amnesti berakhir. Tapi, karena pemerintah menganggap mereka terlibat kasus kriminal, mereka masih di tahanan. GAM saat ini terus mengupayakan supaya para tahanan GAM tersebut bebas, seperti rekan-rekan mereka sebelumnya. "Mereka harus dibebaskan, mereka juga GAM." Irwandi meyakini, semua anggota GAM itu dipenjara karena keterlibatan dalam kasus politik, "Tidak ada yang kriminal dan lain-lain, murni ditahan karena GAM," sebutnya.Beberapa waktu lalu, Menteri Kehakiman dan HAM, Hamid Awaluddin pernah menyebutkan akan mencari jalan untuk kasus tersebut. "Semua tahanan politik GAM sudah bebas, yang belum bebas tersangkut kriminal. Tapi, kita siap bicarakan kembali, untuk upaya damai di Aceh," katanya akhir November lalu, saat berkunjung ke Aceh. Adi Warsidi-Tempo