Skandal Setya Novanto, 'Semua Orang Tahu, Masih Berkelit'  

Reporter

Editor

Zed abidien

Jumat, 27 November 2015 19:10 WIB

Demonstran mengenakan topeng Ketua DPR, Setya Novanto saat melakukan aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, 24 November 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Kurnia Ramadhana dari gerakan Turun Tangan menyatakan kekecewaannya pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Apalagi setelah maraknya pemberitaan negatif tentang Ketua DPR Setya Novanto.

"Muncul pesimisme dan ketidakpercayaan pemuda kepada DPR," kata Kurnia dalam diskusi di Kantor Rumah Kebangsaan, Jakarta Selatan, Jumat, 27 November 2015.

Ia menjelaskan, di antara kasus yang melilit Novanto, para pemuda paling banyak mengikuti berita terkait dengan Novanto yang muncul dalam kampanye Donald Trump di Amerika, September lalu.

Nama Novanto kembali heboh setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena mencatut nama Presiden Joko Widodo dalam perpanjangan kontrak dengan PT Freeport Indonesia.

Menurut Kurnia, permasalahan Novanto ini harus dibawa ke ranah hukum, bukan sekadar perkara etik. "Saya bilang Setya Novanto orang.... Semua orang sudah tahu, tapi dia masih berkelit," ujar Kurnia. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ini mengatakan Novanto sebagai legislatif tidak boleh masuk ke ranah eksekutif.

Dari fakta-fakta ini, kata Kurnia, pemuda menjadi apatis pada politik. "Di kota saya di Medan, pemuda selalu menganggap diskusi politik bukanlah konsumsi anak muda. Kami sudah malas," ujar dia. "Di nasional saja, tidak ada pendidikan politik."

Novanto, kata dia, tidak bisa mencerminkan sesuatu yang baik. Ia melanjutkan, negeri ini bermasalah bukan karena banyaknya orang jahat. "Tapi banyak orang memilih diam."



REZKI ALVIONITASARI

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

9 jam lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

2 hari lalu

Tolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS

Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya