Reka Ulang Kasus Suap Pejabat BPK di Bandung. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membuat penelitian national risk assessment untuk mengetahui risiko tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Salah satu penelitiannya tentang pandangan masyarakat terhadap lembaga atau instansi pemerintah yang dipercaya bebas dari pencucian uang.
Direktur Pemeriksaan dan Riset PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan ada sepuluh lembaga yang dinilai masyarakat. "Kami menanyakan kepada responden. Mereka diminta menyatakan level kepercayaannya terhadap instansi," kata Ivan di PPATK, Jakarta Pusat, Kamis, 26 November 2015.
Berdasarkan hasil survei itu, ucap Ivan, Kepolisian RI mendapat posisi paling buncit atau paling tidak dipercaya masyarakat. Tingkat kepercayaan terhadap Polri hanya 26 persen. Posisi terbawah nomor dua ditempati Kejaksaan Agung dengan tingkat kepercayaan hanya 28 persen.
Adapun peringkat pertama atau yang paling dipercaya masyarakat adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebanyak 65 persen responden percaya KPK bersih dari tindak pidana pencucian uang. Posisi kedua yang bersih adalah Bank Indonesia dengan tingkat kepercayaan 64 persen, disusul Otoritas Jasa Keuangan 63 persen, serta PPATK sekitar 60 persen. Untuk peringkat kelima dan berikutnya, Ivan buru-buru menutup slide presentasinya. "Tunggu besok, karena akan diumumkan secara resmi," ujarnya.
Menurut Ivan, penilaian tersebut berdasarkan pengumpulan data dari 3.000 responden yang tersebar di 600 titik di seluruh Indonesia. "Kami minta secara bebas menilai. Luar biasa variabel pertanyaan," tuturnya.
Ivan mengatakan studi tersebut untuk tahun pertama dielaborasi dari nasabah bank. Pemilihan responden dari nasabah bank karena dianggap mempunyai pengalaman yang memadai sekaligus mensosialisasi anti-pencucian uang. "Kami pilih nasabah bank dengan merepresentasikan wilayah yang berisiko, profil yang berisiko," ucapnya.
Parameter yang digunakan, ujar Ivan, peneliti menjabarkan peran pencegahan dan pemberantasan pencucian uang oleh para lembaga yang dinilai itu. "Kami jabarkan dulu apa fungsinya, baru kami berikan pertanyaan, respons 1-10. Respons 1 sangat tidak percaya, 10 sangat percaya," tuturnya.
Direktur Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat PPATK Firman Shantiabudi senyum-senyum saat melihat hasil penelitian tersebut. Sebab, Firman yang berasal dari Polri, yang paling tidak dipercaya masyarakat. "Masukan ini dijadikan perbaikan," kata Firman.
