Helikopter Jokowi, Super Puma Vs AW 101, Mana yang Unggul

Rabu, 25 November 2015 15:28 WIB

Agustawestland 101, helikopter yang dibeli TNI AU untuk Jokowi. youtube.com

TEMPO.CO, Jakarta - TNI Angkatan Udara membeli helikopter Agusta Westland AW 101 buatan Inggris. Helikopter yang akan didatangkan pada tahun depan tersebut akan menggantikan Super Puma buatan PT Dirgantara Indonesia untuk menunjang mobilitas Presiden Joko Widodo.

Pengamat penerbangan, Gerry Soejatman, mengatakan dua helikopter itu masing-masing mempunyai keunggulan. Namun, jika dari efisiensi, Gerry menilai AW 101 sangat mahal. “Harga bodongnya saja bisa mencapai US$ 45 juta,” kata Gerry saat dihubungi Tempo, 25 November 2015.




Gerry mengatakan helikopter AW 101 didesain sekitar tahun 1980 dan mulai digunakan pada era 1999. Selain teknologinya yang lebih canggih dari Super Puma, helikopter ini juga dari segi desain lebih nyaman. Penumpang tak perlu merunduk saat akan keluar-masuk.

SIMAK: Alasan KSAU Mengapa TNI AU Beli AW 101 Jadi Heli Jokowi

Namun, meskipun dari segi teknologi dan desain lebih unggul dari Super Puma yang mulai dirakit sejak sekitar 1970, Indonesia belum memiliki teknisi untuk merawat atau memperbaiki helikopter AW 101 jika mengalami kerusakan.

Sedangkan Super Puma, selain harganya lebih murah dan dibuat di dalam negeri, helikopter ini juga sudah cukup teruji karena terus mengalami perbaikan. “Tapi, misalnya terbang di daerah terpencil dan rusak, kalau Super Puma tinggal pesan saja dari Bandung dan teknisi sudah tersedia. Kalau AW mulai dari nol lagi,” ujar Gerry.




Menurut Gerry, seharusnya pemerintah bisa melihat perbandingan lain seperti Super Puma buatan dalam negeri sebelum memutuskan memilih AW. “Menjadi tanda tanya, lucu saja, kemampuannya terlalu lebih, harusnya sesuai dengan kebutuhan,” tuturnya.

Helikopter AW, kata dia, hanya digunakan empat kepala negara, di antaranya Nigeria, Algeria, Turkmenistan, dan Arab Saudi. Sedangkan Super Puma sudah diakui 32 negara. Bahkan ada sejumlah negara yang batal memesan AW karena beberapa kasus.

SIMAK: Pengamat: Helikopter Baru untuk Jokowi Terlalu Mahal

“Amerika Serikat pernah memesan tapi membatalkan karena dari segi perawatan dan pembenahan mahal. India juga pernah tapi batal karena ada skandal suap. Pemerintah India disogok,” ucap Gerry.

DANANG FIRMANTO

Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

2 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

5 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

15 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

15 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

17 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

21 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

22 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya