TEMPO.CO, Jakarta - Jaringan Pemilihan Umum Akses Disabilitas, atau General Election Network for Disability Access (Agenda), menyuarakan pentingnya penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses dalam pelaksanaan pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada) yang bakal digelar serentak pada 9 Desember 2015 nanti.

Manajer Program Agenda, M Afifuddin, mengatakan, konsorsium ini mendorong penyelenggara pemilu di Indonesia memperhatikan hak penyandang disabilitas. "Hal ini sering kurang diperhatikan," kata Afifuddin ketika berkunjung ke kantor Tempo di Jakarta, Selasa, 24 November 2015.

Ia mengingatkan kembali kepada penyelenggara pilkada agar menyediakan alat bantu untuk tuna netra, tempat pemungutan suara yang bisa diakses penyandang disabilitas, sertapintu masuk dan keluar yangdapat diakses untuk pengguna kursi roda. Afifuddin juga mengingatkan pentingnya memperhatikan meja bilik suara dan meja kotak suara yang memiliki ketinggian cukup.

Afifiuddin mengisahkan, akibat petugas pemungutan suara tidak paham, di Mojokerto, Jawa Timur, pernah ada kejadian surat suara untuk penyandang tuna netra yang menggunakan kertas berhuruf braille, difungsikan sebagai landasan untuk mencobos surat suara. "Saya berharap ini tidak terjadi lagi. Hal ini penting untuk menjamin hak suara warga negara, siapapun dia, tidak hilang," katanya.

Pegiat Agenda lainnya, Yustitia Arief, juga mengingatkan sejumlah fasilitas publik yang belum memperhatikan sisi keterjangkauan buat penyandang disabilitas. Itu terjadi misalnya di bandar udara, hotel, gedung, dan fasilitas umum lainnya. "Akses buat penyandang disabilitas belum menjadi kesadaran bersama," kata Yustitia.

Agenda merupakan konsorsium organisasi masyarakat sipil dan organisasi penyandang disabilitas yang berasal dari lima negara Asia Tenggara, yakni Indonesia, Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Tujuan Agenda adalah mendorong hak-hak politik penyandang disabilitas, khususnya dalam pemilu. Kegiatan Agenda antara lain melakukan penelitian, advokasi, pemantauan akses pada pemilu, dan dialog regional tentang partisipasi politik penyandang disabilitas.

SUNUDYANTORO