TEMPO.CO, Makassar - Desakan agar ketua DPR RI Setya Novanto mundur dari jabatannya terus bertambah. Organisasi Masyarakat (Ormas) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) meminta Setya Novanto legowo menanggalkan jabatannya.
"Kalau tidak mau mundur, sebaiknya Mahkamah Kehormatan Dewan memberhentikan secara tidak hormat,"kata Ketua Umum DPP Pespora Mustar Bona Ventura Manurun kepada wartawan seusai menghadiri deklarasi dan pelantikan DPD dan DPC Pospera Sulawesi Selatan di Grand Clarion Hotel, Jalan AP Pettarani, Ahad, 22 November 2015.
Menurutnya, Setya Novanto sudah berkali-kali melakukan pelanggaran. Sebelumnya, pertemuan antara Setya Novanto dengan kandidat calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah menjadi preseden buruk bagi DPR. "Ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Terlebih dengan mencatut nama presiden," katanya. "Apa yang dilakukan Novanto menjadi preseden buruk bagi DPR."
Ia berharap MKD dapat bekerja secara profersional dan berpihak pada rakyat. Meski yang diperiksa adalah atasannya. Lebih lanjut Mustar mengatakan, jika MKD tidak dapat memberikan sanksi tegas, pihaknya akan menggelar aksi demonstrasi ke gedung DPR RI. "Kalau Novanto tidak diberikan sanksi keras. Kami akan turun melakukan aksi," ancamnya.
Saat ini, Pospera sudah terbentuk di 26 daerah se Indonesia. Sejak berdiri pada tahun 2012 silam di Jakarta. Ormas inilah berkonsolidasi, bekerja, dan berjuang memenangkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla pada pemilihan presiden 2014 lalu.
