(kiri-kanan) Anggota DPR Lintas Fraksi Adian Napitupulu (PDIP), Taufiqulhadi (Nasdem), Inas Nasrullah Zubir (Hanura) saat menyampaikan pernyataan sikap di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 20 November 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pertambangan Dewan Perwakilan Rakyat, Arifin Hakim Toha, menduga, Ketua DPR Setya Novanto kerap jadi malekar dan pemalak dalam kasus pertambangan dan sejenisnya. Salah satu tudingan adalah kejanggalan perjalanan dinas Setya ke Pongkor di Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Setya, kata Arifin, datang ke Pongkor sepekan setelah Komisi Pertambangan melakukan kunjungan kerja ke tempat sengketa penambangan emas yang melibatkan PT Aneka Tambang. “Cara-cara ini sering dilakukan Ketua DPR. Sepertinya sudah jadi kebiasaan,” kata politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa, Arifin Hakim Toha, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat, 20 November 2015.
Komisi Pertambangan melakukan kunjungan kerja ke Pongkor setelah terjadi penangkapan 22 gurandil atau penambang emas liar yang juga diikuti pembongkaran dan pembakaran rumah warga di Desa Ciguha. Anggota Dewan yang duduk di Komisi Pertambangan berniat membentuk Panitia Khusus Pongkor karena sejumlah kejanggalan kasus tersebut.
Komisi menduga pembakaran rumah adalah pelanggaran hak asasi manusia karena tak ada dasar hukum dan surat resmi pelaksanaan eksekusi. Penangkapan warga oleh kepolisian Bogor juga janggal karena hanya menangkap para gurandil tetapi oknum PT Antam dan bandar jual-beli emas ilegal tak tersentuh.
Menurut Arifin, Setya pergi ke Pongkor tanpa alasan dan bertemu dengan sejumlah pihak yang terlibat sengketa kasus tersebut. Bahkan, Setya tak memanggil dulu Komisi Pertambangan guna mendengar evaluasi dan temuan seandainya kepergian tersebut dengan tujuan membantu proses penyelesaian kasus Pongkor.
“Saya sebagai pribadi, tapi akan dikomunikasikan ke fraksi, mengusulkan Mahkamah Kehormatan Dewan mencopot Setya sebagai Ketua DPR,” kata Arifin.
Selain Arifin, anggota Komisi Pertambangan lain yang mengungkap kasus Pongkor adalah Adian Napitupulu dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Inas Nasrullah Zubir dari Fraksi Partai Hanura. Ketiganya bersama politikus Partai NasDem, Teuku Taufiqulhadi, akan menggalang mosi tak percaya pada Setya mulai awal pekan depan. Mereka mengatakan kecewa terhadap Setya yang berupaya masuk dalam upaya renegosiasi kontrak PT Freeport.
