Pemekaran Madura, DPR: Jawa Timur Bisa Dipecah Jadi 3 Provinsi

Selasa, 10 November 2015 16:48 WIB

Polisi melakukan penjagaan di tengah antrean ribuan warga asal pulau Madura yang memadati pintu tol Suramadu, Surabaya. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, masih ada pro dan kontra terhadap usulan wilayah Madura yang ingin memekarkan diri menjadi provinsi. Dok. TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Lukman Edy mengatakan, selain pembentukan Provinsi Madura, Jawa Timur masih bisa dipecah menjadi beberapa wilayah. Menurut dia, hal itu berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah Penataan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri.

"Dalam rancangan peraturan pemerintah itu, Jawa Timur bisa dimekarkan jadi tiga provinsi," kata Lukman saat dihubungi, Selasa, 10 November 2015.

Menurut Lukman, dalam rancangan peraturan pemerintah yang dia terima tersebut, tidak ada rincian soal pembagian pemekaran Provinsi Jawa Timur. Namun rancangan peraturan tersebut menyebutkan Provinsi Jawa Timur terlalu besar dari segi wilayah dan juga penduduk. "Masalah mana yang perlu dimekarkan, tinggal dirapikan di Provinsi," ujarnya.

Lukman mengatakan aturan ini akan diterbitkan dalam waktu dekat. Terkait dengan masalah Madura, Lukman berpendapat bahwa daerah tersebut sudah layak menjadi provinsi. Namun Madura harus memenuhi syarat, seperti aspirasi dari desa dan kabupaten/kota serta naskah akademis terkait dengan sumber daya.

Jika syarat sudah terpenuhi, akan dilakukan penilaian seperti masalah sumber daya. Lukman mengatakan, jika berdasarkan penilaian wilayah tersebut Madura memiliki nilai lebih dari 300 dari semua syarat yang sudah ditetapkan, izin pemekaran bisa segera diterbitkan.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

7 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

17 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya