TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan menegaskan, seluruh agenda pertemuan Presiden Joko Widodo di Amerika Serikat tidak difasilitasi oleh pelobi. "Tidak ada, semua Kementerian Luar Negeri yang mengatur," kata Luhut di Kompleks Istana, Senin, 9 November 2015.

Luhut mengatakan, seluruh pertemuan, mulai dari pertemuan dengan Presiden Barrack Obama hingga pertemuan dengan kongres atau pebisnis, diatur dan difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri. Menurut Luhut, jika ada pihak yang menggunakan jasa pelobi, pihak tersebut merupakan pengusaha yang ikut dalam kunjungan ke Amerika dan punya kepentingan bisnis tertentu. (Lihat video Bertemu Obama, Jokowi Gunakan Jasa Makelar?)

"Ada lobi untuk kepentingan perdagangan misalnya perusahaan sawit, pulp, udang. Mereka memanfaatkan momen kunjungan Presiden untuk melakukan pendekatan. Tidak ada yang aneh dan sah-sah saja," kata Luhut.

Luhut menilai sistem lobi merupakan praktik yang wajar di Amerika, dan hampir semua negara memiliki juru lobi di Amerika, kecuali Indonesia dan Myanmar. "Itu common practice di Amerika. Tapi pebisnis yang melakukan itu," katanya.

BACA: Pelobi Amerika Mengeruk Kekayaan Alam Indonesia

Luhut mengaku terlibat dalam proses penyiapan kunjungan Presiden ke Amerika. Menurut dia, setelah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, ia sempat berkunjung ke White House dan membahas agenda Presiden Jokowi. "Jadi, memang semua pemerintah yang menyiapkan. Saya ke White House dan bertemu Susan Rice," katanya.

Dalam situs New Mandala, disebutkan bahwa Indonesia meminta bantuan sebuah konsultan public relation asal Singapura agar Presiden Jokowi mengadakan sejumlah pertemuan dengan kongres AS dan para pebisnis di Amerika. Konsultan asal Singapura itu kemudian membayar US$ 80 ribu pada pihak ketiga yang memfasilitasi pertemuan antara Jokowi dan sejumlah pihak, selain Presiden Obama.

Konsultan PR asal Singapura yang berperan dalam pertemuan tersebut adalah Pereira International PTE LTD. Konsultan itu membuat kontrak dengan Perusahaan PR di Las Vegas, R&R Partners Inc., dengan bayaran senilai US$ 80 ribu. R&R Partners bertugas mengomunikasikan kepentingan RI ke AS yang fokusnya antara lain masalah keamanan, perdagangan, dan ekonomi.

ANANDA TERESIA