TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional Azis Subekti mengatakan kader partainya siap jika adiminta Presiden Joko Widodo mengisi posisi menteri di Kabinet Kerja. Meski begitu, PAN bergabung menyokong pemerintah bukan karena mengejar kursi menteri. “Kami masuk ke pemerintahan untuk membuka kebuntuan politik,” kata Azis ketika dihubungi, Jumat, 6 November 2015.

Azis mencontohkan, kebuntuan politik itu seperti kurang berjalannya konsolidasi di DPR Senayan sehingga program pemerintah berjalan tidak efektif. PAN, kata dia, meyoroti ihwal permasalahan ekonomi yang terjadi. “Seperti paket kebijakan dan berlikunya izin di pemerintahan,” ujar Azis.

PAN, tutur Azis, tak mengelak selama ini pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ditopang oleh Koalisi Indonesia Hebat. Dalam koalisi itu, terdiri atas PDI Perjuangan, Partai NasDem, Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Karena masuk ke dalam pemerintahan, dia berujar, presiden harus menjaga keharmonisan di koalisi tersebut. “Tentu, kami masuk bukan mengejar kursi menteri,” katanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengaku mulai menimbang posisi menteri yang cocok untuk kader dari Partai Amanat Nasional. Dia mengatakan hal itu akan dibicarakan dalam rapat dengan Presiden Joko Widodo.

"Tentu itu diperhatikan. Tapi pada waktunya nanti, kalau ada pergantian dan sesuai, cocok, tentu dipertimbangkan," kata Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 6 November 2015.

Ditanya mengenai kapan masalah itu akan dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo, Jusuf Kalla tak tegas menjawab. "Mungkin besok, lusa, siapa tahu dibicarakan. Tapi, sampai hari ini belum dibicarakan," katanya.

Ketika Pemilu Presiden 2014 lalu, PAN masuk dalam koalisi partai pendungkung presiden Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa. Koalisi ini terdiri dari Partai Gerindra, PPP, Partai Golkar, PKS, dan PBB.

HUSSEIN ABRI YUSUF | REZA ADITYA