TEMPO.CO, Bangkalan - Pemerintah Kabupaten Bangkalan menolak dipecah menjadi dua bila kelak Provinsi Madura benar-benar terwujud. Pemecahan Bangkalan menjadi kota dan kabupaten digulirkan oleh organisasi Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M) yang getol mendorong Madura lepas dari Jawa Timur. "Tidak pas jika Bangkalan dipecah menjadi Kota Bangkalan dan Bangkalan Selatan," kata Wakil Bupati Bangkalan Mondir Rofi'i, Rabu, 4 November 2015.

Menurut Mondir, Bangkalan Selatan sedang dipersiapkan untuk kawasan industri, bekerja sama dengan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura. "Sayang jika Bangkalan dipecah," ujarnya.

Kabupaten Sumenep, kata Mondir, yang paling pas dipecah menjadi dua agar Madura memenuhi syarat sebagai provinsi, yakni lima kabupaten/kota. Namun Mondir menyadari bahwa tidak mudah memecah Sumenep karena wilayah kepulauannya kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi.

Jalan tengahnya, kata Mondir, adalah membentuk Kabupaten Pesisir Utara. Beberapa kecamatan di wilayah utara Madura, dari Sumenep, Pamekasan, Sampang, hingga Bangkalan, diambil untuk kemudian dibentuk menjadi satu kabupaten.

Namun Mondir melihat sejauh ini wacana pembentukan Provinsi Madura tidak melibatkan pemerintah daerah yang ada di Pulau Madura secara aktif. Apalagi sampai saat ini empat bupati di Madura belum satu pemikiran jika Pulau Garam itu dijadikan provinsi sendiri. "Sejak saya duduk di pemerintah, empat kabupaten di Madura belum pernah duduk bersama," tutur Mondir.

Kendala lain, Mondir melanjutkan, adalah tidak adanya tokoh sentral yang bisa mempertemukan empat kabupaten di Madura, baik eksekutif maupun legislatif, untuk bisa duduk bersama-sama menyatukan pemikiran. "Kalau mau berhasil, P4M harus menjadi tokoh sentral yang bisa membuat empat daerah di Madura punya tujuan yang sama soal provinsi Madura," ucapnya.

Anggota DPRD Bangkalan dari Fraksi Hanura, Mahmudi, menilai pembentukan Provinsi Madura masih jauh panggang dari api. Alasannya, masih banyak yang perlu dikaji, terutama soal kesiapan infrastruktur untuk kantor gubernur, kemampuan pendapatan asli daerah, hingga kualitas sumber daya manusia. "Wacana Madura jadi provinsi itu belum matang," ujarnya.

Budayawan Bangkalan, Raden Hasan Sasra, mengatakan, pada 1948, Madura malah sempat menjadi negara sendiri. Namun kala itu pembentukan Negara Madura hanya akal-akalan penjajah untuk melemahkan posisi pejuang. Monumen Arek Lancor di Pamekasan, kata dia, adalah bukti perlawanan rakyat Madura terhadap Negara Madura bentukan penjajah. "Di luar konteks sejarah itu, saya menilai dari segala bidang, Madura belum siap jadi provinsi," katanya.

MUSTHOFA BISRI