Sejumlah petugas gabungan dari tentara Indonesia dan tim pemadam kebakaran, berusaha memadamkan api yang membakar lahan gambut di Pulang Pisau, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 29 Oktober 2015. REUTERS
TEMPO.CO, Subang - Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Maruarar Sirait mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo mengungkap nama-nama perusahaan yang menjadi pemantik terjadinya bencana kebakaran hutan dan kabut asap. "Dibuka saja supaya transparan. Publik perlu tahu," kata Maruarar kepada Tempo di sela acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Subang, Jawa Barat, Kamis malam, 29 Oktober 2015.
Menurut Maruarar, perusahaan mana pun dan siapa pun pemiliknya, jika dinyatakan melanggar hukum dengan bukti yang sahih, harus siap mempertanggungjawabkannya. Maruarar menegaskan, masalah bencana kabut asap bukan persoalan sepele, tapi sangat luar biasa. Penegak hukum, terutama jajaran kepolisian, harus bertindak tegas. Namun dia mengingatkan polisi tetap tak melupakan asas praduga tak bersalah dan tidak tebang pilih.
Saat ini, bencana kabut asap mengganggu aktivitas warga di Kalimantan, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi. Akibat asap itu, sejumlah anak meninggal dunia dan ribuan orang mengalami serangan infeksi saluran pernapasan akut. Marurar menghargai keputusan Jokowi mempersingkat kunjungan ke Amerika Serikat. "Keputusan Jokowi tak ada kaitan dengan soal pencitraan, memang dia memiliki sense of crisis yang tinggi."
Maruarar juga menyatakan soal penanganan bencana kabut asap bukan hanya tugas pemerintah. "Tapi, ini sudah menjadi tugas bersama semua elemen bangsa. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan," ucap Maruarar.
Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani
23 menit lalu
Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.
