TEMPO Interaktif, Batam:PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Batam akan mengurangi pasokan gas ke berbagai industri pengguna gas, termasuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Batam sebagai pembangkit listrik sebanyak 3,80 BBTU setiap hari .Akibat pengurangan itu PLN Batam akan melakukan pemadaman bergilir. "Pengurangan pasokan gas sangat mengganggu," kata Kepala Operasional PLN Batam, Bambang Urip, kepada Tempo, Jumat (23/12), di Gedung DPR Daerah Kota Batam usai pertemuan dengan anggota Komisi III DPRD.Dengan pengurangan itu, Pembangkit Listrik Tenaga Gas Panaran I hanya mampu memproduksi 36 megawatt dari seharusnya 55 megawatt. Pemadaman bergilir terpaksa dilakukan karena tak mungkin menggunakan bahan bakar minyak sebagai pengganti, sebab biaya operasional akan membengkak dan PLN Batam akan rugi Rp 17 miliar sebulan.PLN Batam menerima pasokan 13,20 BBTU per hari dikurangi menjadi 10,42 BBTU per hari. PLTGU Panaran I diresmikan pemakaiannya Desember 2004 dengan kapasitas 2 x 27,5 megawatt. Akibat lain pengurangan pasokan itu, PT Dalle Energi terancam tidak bisa menerima pasokan gas untuk Panaran II sebanyak 13,20 BBTU setiap hari.Site Manager Wilayah III PGN Sumatera Bagian Utara di Batam, Bukti Tambah, mengatakan pihaknya mendapat jatah dari ConocoPhillips sebanyak 22 BBTU setiap hari dan akan dikurangi menjadi hanya 18,20 BBTU setiap hari. "Jadi kita kurangi pasokan ke konsumen PGN di Batam," katanya. Pihak Conoco, kata dia, memberitahukan ada kerusakan mesin di Jambi, jadi terpaksa mengurangi pasokan.rumbadi dale
Berita terkait
Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas
3 Oktober 2017
Pemerintah diminta segera mengambil sikap ihwal revisi Undang-undang Minyak dan Gas. Pengurus Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Migas Bambang Dwi Djanuarto?menilai pemerintah kurang responsif dalam menyelesaikan revisi UU Migas.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Migas Akan Atur Badan Usaha Khusus Migas
19 Februari 2017
Badan Usaha Khusus ini, menurut Kurtubi, berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
Baca SelengkapnyaIni Kewenangan Pemerintah Daerah di Wilayah Blok Migas
18 Januari 2017
Pemerintah daerah harus mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan.
Baca SelengkapnyaKrisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas
22 November 2016
DPR diharapkan sudah membuat rancangan revisi Undang-undang Migas sebelum masa sidang berakhir.
Baca SelengkapnyaMigas: Pemerintah Bebankan Pajak di Kegiatan Eksploitasi
29 Agustus 2016
Pemerintah ingin membebankan pajak hanya pada kegiatan eksploitasi melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Migas
20 Agustus 2016
Pengelolaan migas seharusnya terlebih dahulu diberikan kepada Pertamina sebagai perusahaan milik negara.
Baca SelengkapnyaPerubahan Beleid Gas, Tata Niaga Gas Jalan di Tempat
3 Agustus 2016
Perubahan beleid tata kelola gas belum menunjukkan perkembangan
Baca SelengkapnyaKPK Minta Jokowi Revisi UU Tata Kelola Migas
13 Januari 2016
KPK telah mengirimkan surat rekomendasi revisi UU Tata
Kelola Migas dan Kontrak Kerja Sama kepada Presiden pada 16
Desember 2015.
Reformasi Kelembagaan Tata Kelola Migas
10 Juli 2015
Mengesahkan undang-undang baru sebagai pengganti atau revisi UU Minyak Bumi dan Gas (Migas) Nomor 22 Tahun 2001 adalah hal mendesak yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan DPR pada akhir tahun ini. Mengingat undang-undang ini telah mengalami tiga kali uji materi Mahkamah Konstitusi (2003, 2007, dan 2012), di mana Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembatalan banyak pasal dari undang-undang tersebut.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Usulkan Tiga Kaki Pengelolaan Migas
22 Mei 2015
SKK Migas harus badan khusus yang tidak bisa diintervensi pemerintah. Bahan untuk RUU Migas.
